Menghantarkan Ke Kursi RI-1

Penghasilan Tambahan dari Tabita skin Care

2010-08-22T13:32:00.000-07:00

tabita Matt Finishing

Tabita Skin Care Diracik dengan menggunakan bahan bahan alami seperti collagen, serbuk mutiara, Japanese Tea, Japanese Papaya, Vitamin C dan Vitamin E.

Tabita Tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti MERCURY dan HYDROQUINON yang dapat menyebabkan kanker kulit dan ketergantungan . Perlu untuk diketahui bahwa ciri dari obat yang menggunakan MERCURY dan HYDROQUINON biasanya pada masa pemakaian wajah akan menjadi merah dan dilarang untuk terkena sinar matahari langsung. Tetapi Tabita tidak demikian, dengan bahan alami yang diracik secara profesional, semua produk Tabita Skin Care sangat Aman tanpa efek sampingan dan cocok untuk semua jenis kulit (neutral).

Wajah anda akan menjadi tampak bersinar, putih, tidak berminyak dan menjadi kencang seperti kulit bayi.

Dengan harga yang sangat terjangkai, pemakaian yang hemat, yaitu 1 paket untuk pemakaian 2-3 bulan, namun hasilnya mulai terlihat dalam waktu 3 minggu. Inilah solusi untuk cantik alami.

tabita Body Scrub

Tabita Skin Care Solusi Untuk :

Menghilangkan Flek diwajah
Mengecilkan Pori-pori
meremajakan kulit
memutihkan kulit
mengencangkan kulit
membuat kulit tampak bercahaya
meratakan lubang bekas jerawat
menghilangkan jerawat

Produk-Produk Tabita Skin Care adalah sebagai berikut :

Tabita Eye Cream : Cream Untuk menghilangkan kerutan dan kantong mata disekitar mata.
Tabita Spesial Cream : Vitamin Kulit muka digunakan setelah pemakaian paket perawatan “Tabita Skin Care” selama 3 bulan, (perawatan berlanjut).
Tabita Face Powder : Bedak Untuk wajah membantu mencerahkan wajah hingga terlihat lebih segar.
Tabita Body Scrub : Lulur untuk Badan agar kulit badan kita bersih dan segar.
Tabita Body Lotion : Lulur untuk tngan dan kaki agar terlihat putih, lembut dan tidak kering.
Tabita Matt Finishing : Bedak Cair pengganti bedak bubuk dapat dipakai pada saat pesta/berpergian, apabila dipakai diwajah kita, akan merata tidak berkilat / bertumpuk.
Tabita Facial Acne Cream : Obat Jerawat mencegah atau menghilangkan jerawat dan menghilangka flek-flek hitam akibat jerawat.
Tabita Facial Soap : sabun Cair membersihkan muka dan leher dari kotoran yang menempel. Dapat mengencangkan kulit muka kita.
Tabita Smooth Lotion : Pembersih dan penyegar kulit muka dan leher. dapat mengurangi jerawat dan mengganti kulit yang mati. Kulit Kusam kembali bersih, putih dan bersinar.
Tabita Daily Cream : Cream Siang dipakai pada pagi s/d sore hari, untuk melindungi kulit wajah kita dari sinar matahari yang menyengat. Menghilangkan flek-flek hitam dan meremajakan kulit muka.
Tabita Nightly Cream : Cream Malam dipakai pada malam hari untuk memutihkan kulit muka dan leher. Dapat menghilangkan kerutan yang ada disekitar muka kita. dan dapat mengecilkn lubang pori-pori.

Tabita Skin Care tersedia dalam bentuk Paket yaitu Tabita Paket Regular dan Tabita Paket Exclusive

Catatan Tabita :

selama memakai Tabita dianjurkan untuk tidak menggunakan kosmetik atau obat produk lainnya, jika ingin hasilnya menjadi baik dan maksimal.

Untuk Wanita yang sedang hamil atau menyusui tidak diperkenankan memakai Tabita smooth lotion bila kulitnya sensitif.

Cara Pemakaian Tabita :

Cuci muka dan leher dengan Tabita Facial Soap secara merata, lalu dibilas tanpa dikeringkan/ dilap. Oleskan dengan Tabita Smooth Lotion yang sdah dituang diatas kapas tipis kira-kira 3 s/d 6 tetes.

Usap kewajah dan leher dengan perlahan secara merata (jangan digosok/ ditekan). Setelah merata, dalam keadaan lembab berikan Tabita Daily Cream pada siang hari dan Nightly cream pada malam hari secara rutin setiap hari.

Reaksi Obat Tabita

Setelah memakai Tabita Skin care, pada minggu 1, muka terasa perih, kencang, gatal, kusam diikuti dengan pengelupasan (dirasakan + 10 s/d 20 hari). Dalam keadaan seperti ini tidak diperkenankan untuk menggaruk atau sejenisnya yang dapat mengakibatkan wajah menjadi luka.

Bila terasa Perih atau gatal cukup ditekan secara perlahan dengan menggunakan tisu atau kapas yang bersih dan lembut. Pemakaian Tabita harus dilakukan/ jangan dihentikan.

Setelah pengelupasan diwajah telah merata, gatal akan hilang dengan sendirinya.

Pengelupasan yang agak lama biasanya pada daerah hidung dan mulut. hal ini disebabkan karena lubang pori-pori pada daerah tersebut lebih besar dan banyak dibandingkan daerah lainnya.

setelah minggu ke IV dan Minggu ke V pemakaian Tabita, Wajah akan terlihat berubah, lubang pori-pori telah mengecil, wajah memutih dan tidak ada lagi keluhan.

Rahasia di Balik Polling SMS TV One dan Metro TV

2009-07-05T04:32:00.000-07:00

4 Juli 2009 oleh Dwiki Setiyawan

Keluarga Fami Fachrudin

Keluarga Fami Fachrudin

Di milis Kahmi Pro Network, rekan saya Fami Fachrudin yang mantan caleg DPR-RI dari Partai Gerindra, menulis catatan ringan mengenai kegiatan polling short message servive (sms) saat berlangsung acara Debat Capres dan Cawapres beberapa waktu lalu.

Dari penuturannya, barulah saya tahu, “Oh begini tho ‘pertempuran’ yang terjadi dibalik kegiatan polling sms untuk saling dongkrak-mendongkrak perolehan hasil akhir yang selama ini tidak diketahui publik.”

Rekan Fami Fachrudin ini pendapatnya saya kutip lengkap untuk tulisan ini, karena dia punya kapasitas untuk bicara soal polling sms dimaksud. Saat ini ia Presiden Direktur PT ASMINDO. Sebuah perusahaan berkantor di Jakarta yang bergerak di bidang content provider, telekomunikasi dan teknologi informasi. Pembaca yang ingin tahu banyak soal sosok satu ini, silakan klik situsnya di http://www.masfami.com.

Di milis tersebut, Fami yang asli Bumiayu Jawa Tengah itu menuturkan bahwa ia menggunakan SMSCaster untuk ‘membom’ empat digit nomor tujuan pengiriman sms. Program SMSCaster ini, katanya pula bisa dicari di internet lewat Mesin Pencari Google.

Berikut catatan Fami Fachrudin mengenai sepak terjang dibalik kegiatan Polling SMS Debat Capres dan Cawapres selengkapnya:

Karena debat capres-cawapres sudah usai, mungkin perlu sedikit diungkap secara singkat bagaimana kegiatan polling di TV One dan Metro TV.

Saya sedih dan geli, ketika para pakar dan juru bicara Tim Kampanye Nasional dengan “serius” membahas hasil polling tersebut, termasuk our newly crowned as professor yang pada debat cawapres ke-1 jadi komentator di Metro TV. Padahal, bersama Ami Geis, Dian, dan Tatat di OhLaLa (belakangan datang Medrial, Hamid, dan IJP) saya kirim ribuan sms dari laptop saya untuk menyodok suara dukungan sms utk Prabowo hingga 32%. Saya geli saat pengamat kita membahas hasil polling tersebut dengan segala argumennya.

***

Saat debat capres pertama usai, paginya Mega-Prabowo Media Center membahas soal perolehan suara Mega pada polling sms kedua TV tersebut yang sangat rendah. Mereka mengeluh karena kesulitan mengirimkan sms dukungan ke 3030 (TV One) maupun 6876 (Metro TV).

Sebagai orang yang menggeluti bisnis content provider, saya mengerti betul bagaimana teknis yang ada di belakang mesin 3030 dan 6876 bekerja. Lalu saya sampaikan kepada kawan-kawan (di Tim Sukses Mega-Prabowo), sediakan saya pulsa senilai 10 juta rupiah, saya akan bekerja menaikkan angkanya.

Singkat kata, seusai debat cawapres 1, suara Prabowo di Metro TV mencapai 32, Boediono 45, dan Wiranto 20. Itu berkat 2 buah modem dan pulsa senilai Rp 10 juta.

Mungkin merasa kecolongan (Boediono di bawah 50%), pada debat capres ke-2, atau seri debat ke-3 dari serial debat itu, pengiriman memakai modem dipersulit. Puji Tuhan, ada orang Metro TV yang teledor kirim sms ke nomor yang dipakai untuk “menggempur” berbunyi:
“Tolong jangan jadi spammers –Metro TV“.

I got you! Rupanya aliran sms yang masuk ke mesin 6876 ‘diplototin’ sama mereka sehingga nomor yang berkali-kali masuk bisa ketahuan. Sms itu adalah bukti bahwa aliran sms yang masuk “dikontrol” oleh mereka. Pikiran kotor saya berpendapat, mereka mau mengontrol agar suara SBY-Boediono tetap di atas 50%.

Ini jelas tidak fair. Pertama, sms yang saya kirim isinya sesuai dengan petunjuk. Kedua, jumlah sms yg saya kirim tidak melanggar aturan karena presenter bilang: kirim sebanyak-banyaknya !

Malam itu hasilnya mengecewakan. Paginya Media Center mengadakan jumpa pers untuk sedikit menyentil praktek tersebut.

Pada seri ke-4 atau debat cawapres ke-2, saya sediakan 5 modem dan pulsa senilai 3p 20 juta. Hasilnya, suara Prabowo di TV One merangsek hingga 36% (Boediono 48). Hanya di Metro TV yang saya dapati masih “dipermainkan”. Sejak pukul 18.00 hingga 21.00 wib, seluruh sms berisi “Cawapres 1″ yg dikirim ke 6876 mental dan dapat jawaban “layanan tidak tersedia”. Anehnya, jam 21.00 Metro TV tetap mengumumkan hasil pollingnya.

Seri debat terakhir saya pulang kampung jadi tidak ikutan polling. Hasilnya Mega mendapat 14% di TV One dan 9% di Metro TV.

Tahukah Saudara bagamana SBY-Boediono menangani polling ini? Mereka membayar sebuah perusahaan content provider (namanya saya rahasiakan) dan menyiapkan seluruhnya 50 modem.

*****
http://dwikisetiyawan.wordpress.com/2009/07/04/rahasia-di-balik-polling-sms-tv-one-dan-metro-tv/

Mumpung menjelang Pemilu, KPK harus manfaatkan untuk tingkatkan kinerja

2009-03-25T03:30:00.000-07:00

Penangkapan Abdul Hadi Djamal oleh KPK terkait pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia bagian timur, seperti bola panas yang akan menyeret beberapa partai dan politisi dari berbagai politik untuk menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Jhonny Allen Marbun dari Partai Demokrat dan Rama Pratama politisi dari PKS disebut-sebut terlibat dalam pembicaraan yang berbuntut kasus suap tersebut. PKS langsung melakukan reaksi keras atas tudingan tersebut, karena PKS yang sudah membangun citra bersih dan anti korupsi, tentu akan merasa sangat tercoreng, jika benar ada kadernya yang terlibat korupsi. Sementara Partai Demorat mempersilahkan KPK untuk memproses kadernya yang terlibat, tidak ada bantahan ataupun somasi.

Sikap Demokrat ini dapat didasari oleh berbagai hal, ada kemungkinan bahwa sang kader benar-benar terlibat dan memang demokrat mempersilahkan kadernya ditangkap. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa sikap tenang ini didasari oleh sikap yang merasa sebagai partai pemerintah saat ini, dan telah mendapat komitmen untuk tidak diproses secara serius, atau maksimal diproses hanya untuk konsumsi rasa keadilan masyarakat, atau memang sang kader memang bersih dari tindakan korupsi.

Selain Jhonny Allen Marbun, pengurus Partai Demokrat lain yang diisukan terlibat kasus korupsi adalah Marzuki Alie yang menempati jabatan strategis dalam partai tersebut yaitu sebagai Sekretaris Jenderal. Selain menjabat sebagai pengurus partai, para politisi yang disebut-sebut terlibat kasus korupsi itu merupakan caleg yang akan dipilih rakyat pada pemilu April nanti. Tentu pemberitaan ini bisa menjadi black campaign atau malah bisa dijadikan sarana untuk kampanye gratis, dengan melakukan somasi dan menciptakan kesan sebagai korban fitnah seperti yang dilakukan oleh PKS.

Menjelang pemilu nanti, masih ada beberapa kasus yang mungkin akan diungkap kedepan publik, baik sebagai suatu unjuk gigi keseriusan KPK untuk mengungkapkan seluruh kasus korupsi ditanah air, dan menghilangkan kesan tebang pilih.

Diantaranya adalah kasus aliran dana BI yang mungkin melibatkan Paskah Suzetta dan MS Kaban, kedua menteri dalam pemerintahan SBY-JK ini. Paskah Suzetta yang merupakan kader papan atas partai Golkar.

Beranikan KPK ?

Pilah pilih pemimpin negeri, Rahardjo & Jumhur Capres 2009

2009-03-03T07:01:00.000-08:00

Senin, 02 Maret 2009 | 22:10 WIB

Jakarta, PSI Online,Pecahnya Duet SBY-JK menyosong pemilihan presiden pada pemilu 2009, merubah situasi percaturan politik di negeri tercinta. keputusan JK tersebut dengan undang-undang pemilu yang mengatur parlementary threshold dan ketentuan jumlah 20 % kursi DPR atau 25 % suara sah nasional untuk
'; writethis(jsval);//-->

mengusung pasangan capres dan cawapres, telah membuat jagat politik Indonesia seperti mendapatkan doping untuk bergerak lebih cepat dan dinamis.

Selain Blok “S”, Blok “M” dan Blok “J”, timbul juga Blok “P” . kalau boleh diperjelas, Blok “S” untuk SBY, Blok “M” untuk Mega, Blok “J” untuk JK dan Blok “P” untuk kelompok yang menginginkan perubahan yang dimotori oleh Rizal Ramli dengan 12 Partai Politik Peserta pemilu 2009. Belakangan, Deddy “Naga Bonar” Miswar berpasangan dengan saurip kadi juga melakukan deklarasi sebagai capres dan cawapres, dengan didukung oleh beberapa partai politik. Cak Imin juga tidak ketinggalan melemparkan wacana pencalonan sebagai capres dengan didampingi oleh Ahmad Dani sebagai cawapres. Tetapi tawaran tersebut ditolak oleh dani, dengan alasan mau berkonsentrasi untuk mengurusi anak-anaknya.

Keberanian para tokoh-tokoh tersebut untuk mengajukan diri sebagai pemimpin negeri ini, tentu saja didasari oleh perhitungan bahwa, dengan pisahnya SBY-JK, maka tidak ada satupun calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dukungan suara dominan. Dalam kondisi seperti ini, siapapun yang dapat maju sebagai pasangan presiden dan wakil presiden memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk memenangkan pertarungan.

Tentu saja untuk dapat memenangkan pertarungan tersebut, ada tahapan seleksi awal, yaitu sesuai dengan undang-undang pemilihan presiden yang mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diusung oleh partai atau gabungan partai yang memiliki 20 % kursi di DPR RI atau 25 % suara sah Nasional.

Karena jumlah partai yang cukup banya, yaitu 44 partai yang terdiri dari 38 partai Nasional dan 6 partai lokal di Aceh, tentu saja membuat suara rakyat ini terfragmentasi , sehingga kemungkinan besar, tidak ada satupun partai yang bisa mencapai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut. Oleh karena itu diperlukan koalisi beberapa partai untuk mencapainya.

Belajar dari koalisi yang dilakukan pemerintahan SBY-JK pada periode 2004 sampai 2009 ini, Nampak jelas bahwa koalisi yang terdiri dari beberapa partai, seringkali menimbulkan friksi dalam kabinet. Semakin kecil jumlah partai anggota koalisi, semakin mudah pembagian kekuasaan didalam kabinet. Mungkin ada sebagian politisi yang berpikir seperti itu.

Tetapi dalam kondisi terpecahnya kekuatan politik, tidak ada satupun yang berani memprediksi dengan keyakinan penuh, hasil pemilu. Karena sudah tingginya kesadaran masyarakat dan tingginya kepintaran pemilih dalam menentukan pilihan, sehingga tidak mudah terbuai dan terbodohi oleh slogan-slogan politik baik yang disampaikan oleh para calon anggota DPR ataupun capres dan cawapres. Rakyat menyadari bahwa parlemen yang dibentuk dari pemilu 2004, belum dapat mewadahi aspirasi rakyat, terlihat dari produk perundang-undangan yang masih menyengsarakan rakyat. Pemilih juga menyadari, bahwa banyak janji-janji politik yang disampaikan oleh pemerintah yang saat ini berkuasa, tidak dipenuhi, semasa mereka memerintah, justru sebaliknya menyengsarakan rakyat.

Kondisi seperti ini menciptakan peluang bagi seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden dari kader internal partai. Jika Rizal Ramli, dan Deddy Miswar yang tidak memiliki partai saja, memiliki keberanian untuk mengajukan diri sebagai calon presiden, tentu saja para pimpinan partai baik ditingkat cabang, propinsi ataupun Dewan Pimpinan Pusat merasakan perlunya melihat potensi-potensi kader dari internal partai yang dapat dimajukan sebagai pimpinan nasional, sebagai sarana untuk mengabdi dan memperjuangkan pembaharuan dan perubahan bagi kepentingan rakyat.

Partai Sarikat Indonesia yang merupakan gabungan dari 8 Partai Politik yang masing-masing memperoleh 1 kursi DPR RI pada pemilu 1999, tentu juga memiliki kader-kader yang berpotensi untuk dijadikan pemimpin negeri ini. Diantaranya adalah, Rahardjo Tjakraningrat dan Muhamad Jumhur Hidayat. Rahadjo yang berasal dari PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) tentu memiliki pemilih primordial. PSII yang merupakan partai tertua di Indonesia yang lahir tahun 1905 dengan tokoh besarnya HOS Tjokroaminoto dan Agus Salim, pasti masih ada dalam ingatan bangsa Indonesia.

Rahadjo Tjakraningrat yang saat ini memimpin Partai Sarikat Indonesia, sebagai Ketua Umum, tentu saja memiliki kemampuan yang handal dalam kepemimpinan, Tentu saja hal tersebut yang dijadikan sebagai dasar, hingga beliau diberikan posisi sebagai pemimpin didalam Partai Sarikat Indonesia. Perjalanan kariernya sebagai Komisaris Telkom telah dilengserkan dari jabatan tersebut, karena sikapnya yang konsisten untuk melawan Kolusi yang mengerogoti BUMN ini. Sikap Rahardjo yang menantang para penyamun ini, dapat dijadikan modal dasar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jumhur yang saat ini dipercaya oleh SBY sebagai Kepala BNP3TKI, memiliki track record yang dapat diandalkan untuk memimpin Negara ini menuju perubahan. Sikap yang Lugas dan Tegas dalam mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada tentu bisa dijadikan modal yang luar biasa untuk memimpin negeri ini menuju Indonesia sejahtera. Kepercayaan yang diberikan SBY kepada Jumhur, tentu saja tidak terlepas dari potensi yang dimilikinya.

Tentu saja Untuk memajukan calon pemimpin Nasional dari kader Internal ini, Partai Sarikat Indonesia membutuhkan suara yang signifikan untuk dijadikan dasar untuk memimpin koalisi partai-partai yang menginginkan perubahan. Minimal Partai Sarikat Indonesia harus dapat mendudukan kadernya di Parlemen, yaitu memenuhi 2,5 % suara Nasional.

Usaha Maksimal yang telah dilakukan oleh para kader di daerah diseluruh Indonesia, nampaknya akan membuahkan hasil. Lolos dari aturan Diskriminatif Parlementary Treshold, dan memimpin koalisi Kelompok perubahan dalam pilpres, yang Insya ALLAH dapat dimenangkan dengan perjuangan yang maksimal.

Wahai para pemimpin Partai Sarikat Indonesia, Rakyat telah memberikan perintah, perjuangkan perubahan yang didambakan seluruh rakyat Indonesia.

ELIYA, SE CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL DKI 2 NOMOR URUT 3

http://www.partaisarikatindonesia.org/berita-partai/pilah-pilih-pemimpin-negeri-rahardjo-jumhur-capres-2009.html

Senyuman termanis Untuk Rakyat Indonesia

2009-03-01T03:16:00.000-08:00

Jakarta, PSI Online,Masa kampanye merupakan saatnya para kandidat anggota parlemen untuk mensosialisasikan diri kepada para konstituen, baik menyampaikan visi dan misi secara pribadi maupun kepentingan rakyat yang akan diperjuangan oleh partai masing-masing.

Banyak para caleg senior yang telah pernah menduduki kursi parlemen menyampaikan track record yang pernah dijalaninya selama menduduki kursi perwakilan rakyat Indonesia, tentu saja yang disampaikan adalah rekam jejak yang baik-baik saja. Kalau ditanya siapa yang membuat undang-undang yang mempermudah pemerintah Indonesia menaikan harga BBM, tentu saja semua akan saling tuding dan menghindari diri dari label itu.

Kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pada saat terjadinya kenaikan harga BBM, tidaklah semata-mata hasil keputusan pemerintah saja. Peran Dewan Perwakilan Rakyat sangatlah penting. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, haruslah didasari oleh perundang-undangan yang notabene adalah produk Dewan Perwakilan Rakyat. Termasuk Kenaikan Harga BBM, yang sebenarnya telah diatur didalam APBN yang ditetapkan oleh DPR.

DPR memiliki hak untuk mempertanyakan dan mengugat kebijaksanaan pemerintah, termasuk kenaikan harga BBM. Terbentuknya Pansus yang meneliti latar belakang kenaikan BBM tidaklah menghasilkan temuan yang dapat mengungkapkan kebenaran yang dapat dijadikan pijakan bagi pelaksanaan kebijaksanaan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah.

Mengapa tidak bisa ?

Sebenarnya untuk menjawab hal tersebut diatas , mudah-mudah gampang tetapi sangat susah (Maksudnya ?). semua rakyat Indonesia dapat mengetahui mengapa hal tersebut terjadi, tetapi tidak menyadari cara tepat sebagai solusinya, yang sebenarnya sangatlah mudah.

Kekuasaan yang dimiliki oleh DPR yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, jika pada saat pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan, rakyat menentukan pilihan yang tepat.

Bagaimana pilihan yang tepat itu ?

Sebagai ilustrasi, kita sudah mengetahui bahwa DPR yang dipilih oleh rakyat sekali dalam 5 tahun tersebut memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa didalam DPR tersebut terdapat fraksi-fraksi yang merupakan perwakilan dari Partai-partai peserta pemilu. Partai-partai inilah yang memiliki kekuasaan yang menentukan arah pemikiran para anggota DPR tersebut.

Di dalam parlemen yang keputusannya didasari oleh aturan Voting , jumlah perwakilan partai masih menentukan. Seperti kita ketahui juga susunan anggota DPR pada periode sebelumnya masih didominasi partai-partai tertentu, yang tentu saja akan memperjuangkan kepentingan kelompoknya diatas kepentingan rakyat Indonesia. Oleh karena jumlahnya yang lebih besar inilah, maka kelompok ini dapat memenangkan kepentingan mereka diatas kepentingan rakyat. Hal ini dapat dilihat dari hasil undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat banyak, termasuk kebijaksanaan yang dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menaikan harga BBM.

Oleh karena itu, sudah saatnya rakyat Indonesia menyadari bahwa pemilu 2009 ini, merupakan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk menentukan nasib bangsa ini selama 5 tahun kedepan, yaitu menentukan pilihan yang tepat. Jika kekuasaan parlemen kembali dikuasai oleh kelompok yang pernah berkuasa diperiode sebelumnya, jangan pernah berharap perubahan itu akan datang.

Dengan memberikan kesempatan kepada partai politik yang pada pemilu sebelumnya tidak dapat mendudukkan anggotanya di DPR RI, dengan cara memilih Partai Sarikat Indonesia pada pemilu 2009, tentu saja akan memberikan peluang bagi Partai Sarikat Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Mari kita pergunakan hak pilih kita sebaik-baiknya, menuju perubahan bagi kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik. Pilih partai sarikat Indonesia untuk menciptakan susunan Parlemen yang tidak didominasi oleh kelompok tertentu saja. Kami siap menunggu perintah dari rakyat.

PSI…………….. 43

43 ……………… PSI

Eliya, SE

Kandidat Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan DKI-2 (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri) dari Partai Sarikat Indonesia (partai bernomor 43).

http://www.partaisarikatindonesia.org/berita-partai/senyuman-termanis-untuk-rakyat-indonesia.html

Indonesia Berubah, ditentukan oleh pilihan anda, rakyat Indonesia !!

2009-03-01T03:13:00.000-08:00

Jakarta, PSI Kondisi demokrasi di Indonesia benar-benar memasuki babak baru, yaitu berkembangnya perhatian dan peran serta masyarakat didalam proses politik yang terjadi di jagat perpolitikan. Banyaknya berdiri partai-partai baru, sehingga

jumlah partai politik peserta pemilu pada pemilu 2009 ini mencapai angka 44 (termasuk partai local diaceh), memberikan wadah bagi para pemilih yang merasa suaranya tidak terwakili oleh partai-partai yang dianggap sebagai partai besar.
Ternyata harapan yang berkembang didalam masyarakat dapat dibaca dengan tepat oleh beberapa partai tersebut, yaitu keinginan masyarakat yang tidak puas dengan kondisi politik yang ada saat ini, dimana partai yang menjadi partai pemerintah adalah partai yang itu-itu juga, dan tokoh pemimpin nasional yang dimunculkan juga individu yang itu-itu juga.

Masyarakat yang sudah sadar akan hak politiknya tentu akan memanfaatkan haknya tersebut sebaik-baiknya untuk melakukan perubahan dan pembenahan dinegara tercinta ini.

Pemunculan nama Deddy Miswar yang dikenal sebagai aktor yang berkarakter luar biasa, sebagai salah satu calon presiden merupakan salah satu usaha untuk menuju perubahan yang diinginkan masyarakat. Berdasarkan gambaran karakter Aktor ini didalam karya-karyanya yang seringkali menyentil rasa kebangsaan, Nasionalisme dan tidak lupa bernafaskan Religiulitas, tidaklah salah kalau usaha ini diharapkan dapat menjadi awal dari perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Jika Deddy Miswar terpilih, bisa saja menjadi “Turning point” bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain karakter ketokohan yang dimiliki, tidak terlibat dalam dosa politik di era-era sebelumnya bisa menjadi dasar bagi Tokoh ini untuk melakukan perubahan secara mendasar, dan membangun pondasi kehidupan berbangsa yang lebih baik bagi kemajuan bangsa dimasa yang akan datang.

Tetapi sangat disadari, bahwa berjalannya sebuah pemerintahan yang baik dan lancar, diperlukan dukungan dari parlemen yang sehat. Walaupun pemerintahannya merupakan perwujudan dari harapan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi jika Parlemen yang dibentuk dari pemilu legislatif lebih menggambarkan kekuatan dari kelompok yang tidak menginginkan perubahan, dapat dipastikan tidak berjalannya program-program perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam hal pemberantasan korupsi.

Dimasa keterbukaan saat ini, sangatlah sulit bagi para politisi untuk bergerak diluar batas-batas yang diinginkan oleh masyarakat. Seluruh mata memandang dan memonitor kegiatan para anggota DPR yang duduk di parlemen. Walaupun masih banyak dari perundang-undangan yang lahir dari parlemen periode 2004- 2009 yang tidak berpihak kepada rakyat. Tetapi tentu saja itu tidak lepas dari komposisi anggota Parlemen yang masih didominasi oleh kelompok status quo. Dalam sistem yang masih mendahulukan “banyak-banyakan”, maka terlahirlah undang-undang yang tidak pro rakyat, termasuk yang mengatur tentang parlementary threshold dan persyaratan untuk mengajukan calon presiden pada pilpres 2009.

Tetapi dari kondisi yang berkembang, Nampak terlihat bahwa pada periode 2009 – 2014, parlemen yang terbentuk akan lebih terbuka dan akan lebih mendengarkan suara rakyat. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari usaha dari partai-partai yang dalam periode sebelumnya tidak dapat mendudukan anggotanya didalam parlemen untuk merebut suara rakyat, dan mempengaruhi hasil keputusan yang ada diparlemen.

Usaha ini tentu saja sangat membutuhkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Terutama sebagian masyarakat yang sangat kecewa terhadap system perpolitikan yang ada didalam negeri, sehingga menyebabkan timbulnya pikiran untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal dengan tidak menggunakan hak pilihnya, perubahan yang diharapan akan semakin jauh, dan usaha untuk memajukan bangsa ini semakin sulit.

Oleh karena itu, marilah kita menyadari bahwa perjuangan aspirasi rakyat sebenarnya tidaklah sulit, karena untuk melakukan perubahan tentu saja dapat dilakukan dengan menentukan pilihan yang berbeda. Jika pada pemilu sebelumnya anda memilih partai tertentu pada pemilu sebelumnya, dan partai tersebut berhasil mendominasi suara diparlemen, tetapi ternyata anda tidak puas atas kinerja mereka, mengapa anda tidak memindahkan pilihan kepada partai-partai lain yang sangat mungkin dapat memperjuangkan aspirasi yang diinginkan jika partai-partai tersebut diberikan kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa perjuangan yang menjadi visi dan misi partai tersebut merupakan penjelmaan aspirasi rakyat Indonesia.

Daripada pilih partai yang mendukung status Quo atau Golput, lebih baik Pilih Partai Sarikat Indonesia, Partai menomor 43, pejuang aspirasi rakyat Indonesia. Berikan kami kesempatan, kami tunggu perintah rakyat. PSI……………..…43

43 …………………PSI

(df)
Eliya,SE - Caleg DPR RI dari Partai Sarikat Indonesia Dapil DKI-2 (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri), Nomor urut-3

http://www.partaisarikatindonesia.org/berita-partai/indonesia-berubah-ditentukan-oleh-pilihan-anda-rakyat-indonesia.html

Dibalik lolosnya pasal parliementary threshold

2009-03-01T03:11:00.000-08:00

akarta, PSI Online, Tanggal 13 Februari 2009 yang lalu, mahkamah konstitusi memutuskan bahwa undang-undang pemilu no 10 tahun 2008 pasal 202 yang mengatur tentang parliamentary threshold,
tidak bertentangan dengan undang-undang. Dari 8 hakim agung yang tersisa, paska resign nya Jimly Asshiddiqie dari Mahkamah konstitusi, dua hakim konstitusi, Maruarar Siahaan dan M. Akil Mochtar, mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). Maruarar dan Akil Mochtar berpendapat pasal-pasal mengenai PT dalam UU 10 2008 bertentangan dengan UUD 1945, dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi walaupun begitu, keputusan mahkamah konstitusi sebagai lembaga sudah menetapkan berlakunya parliamentary threshold. Minimal, Maruarar Siahaan dan M.AKil Mochtar lepas dari beban moral atas keputusan tersebut.Tetapi tetap saja keputusan ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Sadar atau tidak sadar, terlibat atau tidak terlibat, para hakim Mahkamah konstitusi terlibat didalam suatu scenario besar dari sekelompok penguasa yang merasa partainya paling besar dan paling bangkotan. Mungkin argument yang diajukan oleh para politisi yang menyusun undang-undang tersebut adalah agar kekuatan di DPR tidak terpecah, sehingga bisa dengan mudah dikelola. Dan dampaknya lagi pemerintahan dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti dari parlemen.Mungkin hal ini juga yang terlintas dalam pikiran para Hakim mahkamah konstitusi. Tetapi kalau ditela’ah lebih dalam lagi, adanya dominasi oleh partai bangkotan di lembaga legislasi akan menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Akan banyak undang-undang yang dibuat tidak berpihak kepada rakyat. Partai tersebut bisa secara konstitusional melakukan penindasan terhadap rakyat, seperti Orde Dengan menguasai DPR, dan sebagian anggota mereka juga menguasai DPD, maka dipastikan lembaga MPR yang memiliki hak untuk merubah undang-undang dasar 1945, akan melakukan perubahan yang tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Dalam periode 2004 sampai dengan 2009 saja, sangat banyak undang-undang yang diajukan ke mahkamah konstitusi dan akhirnya dibatalkan. Tetapi jika undang-undang dasar 1945 yang menjadi dasar uji undang-undang tersebut mengalami perubahan. Maka kemungkinan besar dalam periode 2009 sampai 2014, tidak ada undang-undang yang dapat dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Memang Mahkamah konstitusi bukanlah lembaga politik, semuany diukur dengan konstitusi, yaitu undang-undang dasar 1945. Jika memang tidak tercantum satu pasalpun dalam undang-undang 1945 yang bertentangan dengan undang-undang yang mengatur parliamentary threshold itu, Mahkamah konstitusi tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sebagai pemengan keputusan, para hakim konstitusi bisa menggunakan nalar dan perasaan serta hatinya untuk menolak pelaksanaan parliemnetary threshold. Tetapi memang sangat saying sekali, keputusan sudah ditetapkan, tidak bia dibatalkan. Biarkan saja para hakim kostitusi yang mendukung keputusan tersebut menanggung beban mental jika kondisi yang diskenariokan oleh kelompok partai bangkotan ini dilaksanakan.

Atau rakyat bisa bertindak, yaitu gunakan hak pilih anda, jangan pilih partai yang mendukung terciptanya undang=undang tersebut, karena jika mereka berhasil menguasai lembaga legislasi. Tambah hancurlah negeri ini.(el)
ELIYA, Calon Anggota DPR RI Partai Sarikat Indonesia, Daerah Pemilihan DKI 2 (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri), Nomor urut 3.

Dibalik lolosnya pasal parliementary threshold

2009-02-13T15:04:00.000-08:00

Tanggal 13 Februari 2009, mahkamah konstitusi memutuskan bahwa undang-undang pemilu no 10 tahun 2008 pasal 202 yang mengatur tentang parliamentary threshold, tidak bertentangan dengan undang-undang. Dari 8 hakim agung yang tersisa, paska resign nya Jimly Asshiddiqie dari Mahkamah konstitusi, dua hakim konstitusi, Maruarar Siahaan dan M. Akil Mochtar, mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). Maruarar dan Akil Mochtar berpendapat pasal-pasal mengenai PT dalam UU 102008 bertentangan dengan UUD 1945, dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi walaupun begitu, keputusan mahkamah konstitusi sebagai lembaga sudah menetapkan berlakunya parliamentary threshold. Minimal, Maruarar Siahaan dan M.AKil Mochtar lepas dari beban moral atas keputusan tersebut.

Tetapi tetap saja keputusan ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Sadar atau tidak sadar, terlibat atau tidak terlibat, para hakim Mahkamah konstitusi terlibat didalam suatu scenario besar dari sekelompok penguasa yang merasa partainya paling besar dan paling bangkotan. Mungkin argument yang diajukan oleh para politisi yang menyusun undang-undang tersebut adalah agar kekuatan di DPR tidak terpecah, sehingga bisa dengan mudah dikelola. Dan dampaknya lagi pemerintahan dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti dari parlemen.

Mungkin hal ini juga yang terlintas dalam pikiran para Hakim mahkamah konstitusi. Tetapi kalau ditela’ah lebih dalam lagi, adanya dominasi oleh partai bangkotan di lembaga legislasi akan menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Akan banyak undang-undang yang dibuat tidak berpihak kepada rakyat. Partai tersebut bisa secara konstitusional melakukan penindasan terhadap rakyat, seperti Orde

Dengan menguasai DPR, dan sebagian anggota mereka juga menguasai DPD, maka dipastikan lembaga MPR yang memiliki hak untuk merubah undang-undang dasar 1945, akan melakukan perubahan yang tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Dalam periode 2004 sampai dengan 2009 saja, sangat banyak undang-undang yang diajukan ke mahkamah konstitusi dan akhirnya dibatalkan. Tetapi jika undang-undang dasar 1945 yang menjadi dasar uji undang-undang tersebut mengalami perubahan. Maka kemungkinan besar dalam periode 2009 sampai 2014, tidak ada undang-undang yang dapat dibatalkan oleh mahkamah konstitusi.

Memang Mahkamah konstitusi bukanlah lembaga politik, semuany diukur dengan konstitusi, yaitu undang-undang dasar 1945. Jika memang tidak tercantum satu pasalpun dalam undang-undang 1945 yang bertentangan dengan undang-undang yang mengatur parliamentary threshold itu, Mahkamah konstitusi tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sebagai pemengan keputusan, para hakim konstitusi bisa menggunakan nalar dan perasaan serta hatinya untuk menolak pelaksanaan parliemnetary threshold. Tetapi memang sangat saying sekali, keputusan sudah ditetapkan, tidak bia dibatalkan. Biarkan saja para hakim kostitusi yang mendukung keputusan tersebut menanggung beban mental jika kondisi yang diskenariokan oleh kelompok partai bangkotan ini dilaksanakan.

Atau rakyat bisa bertindak, yaitu gunakan hak pilih anda, jangan pilih partai yang mendukung terciptanya undang=undang tersebut, karena jika mereka berhasil menguasai lembaga legislasi. Tambah hancurlah negeri ini.

2009-01-25T20:39:00.000-08:00

Kamis, 22 Januari 2009 06:53:14

MENGUJI AMBANG BATAS PEROLEHAN KURSI PARPOL DI DPR

Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan perkara sebelas partai politik (parpol) peserta pemilihan umum (pemilu) 2009 yang menggugat keberlakuan sistem ambang batas untuk memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (21/1), di ruang sidang Pleno MK.

Kesebelas parpol itu antara lain, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot (PP), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Nasional Banteng Kerakyatan (PNBK Indonesia), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Karya Pangan (Pakar Pangan), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), dan Partai Merdeka yang baru ditetapkan sebagai Pemohon saat sidang pemeriksaan pendahuluan digelar.

Selain parpol, yang menjadi pemohon dalam perkara Nomor 3/PUU-VII/2009 ini adalah calon anggota legislatif 2009 dan anggota partai politik peserta pemilu 2009. Mereka menguji eksistensi Pasal 202 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pasal 202 ayat (1) yang diuji oleh para Pemohon, berbunyi: “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.”

Menurut Pemohon, sistem ambang batas sebenarnya diterapkan di negara bersistem parlementer, bukan presidensiil. Pemohon menilai pasal yang diuji ini manipulatif karena tidak membuka kesempatan bagi calon anggota legislatif independen sebagaimana diterapkan di negara bersistem parlementer. “Selain itu, pasal (202 ayat (1)) ini tidak menerapkan sistem minoritas yaitu suatu sistem di mana jika seseorang mendapat suara terbanyak di suatu daerah, maka secara otomatis dia berhak menjadi anggota DPR meskipun partainya tidak mencapai ambang batas yang ditetapkan,” jelas Kuasa Hukum Pemohon, Patra M. Zen.

Pemohon mendasarkan gugatannya pada putusan MK sebelumnya Nomor 22&24/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa dasar dari legitimasi seseorang untuk menjadi anggota legislatif ialah berdasarkan suara terbanyak. “Dari segi keterwakilan, pasal ini dinilai buruk karena bagi kaum minoritas akan sulit menempatkan wakil-wakil mereka (di DPR),” tambah Patra.

Menindaklanjuti permintaan Pemohon untuk mempercepat persidangan, juga untuk menepati agenda pemilu yang dimulai 9 April 2009, MK telah merancang sidang berikutnya akan berlangsung Kamis (29/1), pukul 11.00 WIB. “Jika mau memperbaiki (permohonan), kalau perlu sehari besok sudah diperbaiki,” nasihat Ketua Panel Hakim, Abdul Mukthie Fadjar.

Sidang berikutnya adalah pleno untuk mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, dan ahli dari Pemohon. “Kami berharap pertengahan Februari sudah kami putus,” tandas Mukthie. (Wiwik Budi Wasito)

Menguasai Mekah dan Ka’bah adalah tujuan akhir dari YAHUDI Israel

2009-01-16T10:03:00.000-08:00

Penjajahan Israel terhadap negeri palestina merupakan langkah awal dari Yahudi Israel untuk menguasai Madinah dan tujuan akhirnya adalah Mekah. Ada beberapa ulama yang memberikan sinyalemen ini. Argumen yang dijadikan dasar adalah kekerasan hati Israel untuk memaksakan pembantaian terhadap penduduk palestina di jalur gaza. Israel tidak perduli dengan kecaman seluruh dunia atas tindakannya tersebut.

Alasan yang dijadikan alasan dari Yahudi israel adalah bahwa madinah merupakan kampung halaman nenek moyang mereka. Seperti kita ketahui bahwa Bani Israil yang ada sekarang ini merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim, dari anaknya Nabi Ishak. Sedangkan Rasullah Muhammad SAW merupakan keturunan Ibrahim dari Nabi Ismail.
Pada saat kaum mulismin melakukan hijrah kemadinah, hubungan antara kaum muslimin yang hijrah dengan penduduk madinah sangat baik. Tetapi diantara penduduk Madinah yang berasal dari keturunan yahudi melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Oleh karena itulah Rasullah kemudian mengusir kaum yahudi tersebut dari madinah, dan mereka pindah ke palestina.
Berdasarkan fakta itu, kaum yahudi tersebut akan melakukan invasi ke madinah, dengan alasan madinah merupakan kampung halaman mereka, tempat nenek moyang mereka berada. Hal ini sudah dilakukan oleh Israel terhadap pendudukannya di palestina. Dengan alasan daerah tersebut merupakan kampung halamannya, maka Israel dengan tanpa peri kemanusiaan melakukan pembataian terhadap penduduk palestina.
Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, Israel akan memperluas invasinya ke madinah. Dan setelah madinah dapat dikuasai, hal yang sama akan dilakukan terhadap mekah. Kaum Yahudi Israel juga mengklaim bahwa bangunan Kabah yang dijadikan kiblat oleh seluruh muslimin di dunia merupakan karya nenek moyangnya.
Negara-negara arab yang ada disekitar palestina, tidak memiliki kesatuan paham dalam menghadapi tindakan pembataian oleh Israel, bahkan di Mesir, masyarakat yang melakukan demonstrasi terhadap serangan tersebut hanya bisa dilakukan didalam lingkungan Mesjid saja, jika hal tersebut dilakukan diluar Mesjid, maka akan langsung ditangkap.
Sikap para pemerintahan disekitar palestina ini, tentu saja tidak terlepas dari penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh Israel secara ekonomi terhadap negara-negara tersebut. Sikap Amerika serikat tentu saja tidak terlepas dari kontek ini. Perekonomian Amerikapun dikuasai oleh yahudi. Dengan kondisi seperti ini, tentu saja dapat dipastikan, siapapun presiden Amerika serikat, kebijaksanaan luar negeri negara tersebut yang berhubungan dengan tindakan pembataian yang dilakukan oleh Israel tidaklah akan berubah. Obama yang diharapkan dapat mengambil keputusan yang menentang tindakan tersebut. Amerika Serikat akan tetap memberikan dukungan terhadap sikap Israel.
Kalau hal ini dibiarkan terus berlanjut, invasi israel yang akan menguasai madinah dan mekah menjadi sesuatu fakta yang akan terjadi. Hilanglah lambang persatuan umat, hilanglah tempat peribadatan Umat muslim. Ibadah Haji yang merupakan salah satu rukun islam, tidak dapat dilakukan lagi. Karena Israel tentu saja akan memberikan hambatan bagi kaum muslimin untuk melakukan ibadah, dan mungkin saja, Ka’bah akan di gusur dan digantikan dengan apartemen untuk menampung para kaum yahudi yang dikumpulkan dari seluruh dunia.
Lantas apa dong yang harus dilakukan ?

2009-01-14T09:02:00.000-08:00

PSI Perintahkan Kadernya se-Indonesia tak Gunakan Produk Israel dan AS

Rabu, 14 Januari 2008 | 22:29 WIB

Jakarta, PSI Online : DPP Partai Sarikat Indonesia (PSI), Rabu (14/1) menginstruksikan kepada seluruh kadernya di seluruh Indonesia untuk memboikot dan tidak menggunakan atau membeli produk Israel dan Amerika Serikat (AS).

Instruksi itu, menurut Ketua Umum DPP PSI Rahardjo Tjakraningrat di Jakarta, kemarin, telah dikirimkan ke seluruh DPD, DPC dan PAC untuk selanjutkan disampaikan kepada seluruh kader, beserta daftar produk kedua negara tersebut sehingga semua kader dapat mengetahui dan melaksanakan

"Semua kader PSI wajib melaksanakan instruksi DPP ini sebagai solidaritas dan tindakan nyata PSI terhadap invasi Israel terhadap Palestina," tegas Rahardjo seraya memastikan bahwa surat berisi instruksi beserta daftar produk itu sudah diterima seluruh kadernya sejak kemarin.

Rahardjo mengaku PSI tergugah melakukan itu setelah melihat agresi Israel terhadap Gaza sudah tidak manusiawi atau menginjak-injak hak azasi manusia dengan banyaknya korban rakyat sipil Palestina antara lain anak-anak kecil dan ibu-ibu. Juga sikap Israel yang tidak mematuhi resolusi DK PBB.

"Dari sudut kemanusiaan Israel sudah tidak lagi menghargai jiwa manusia. Ini sangat kita kutuk."

Dalam pandangan PSI ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk menekan Israel pada saat ini. Pertama adalah langkah diplomasi dan kedua adalah dengan boikot produk mereka.

"Langkah boikot itulah yang kita lakukan sekarang, karena langkah diplomasi sudah dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Selain menginstruksikan kepada semua kader, PSI juga mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bertindak yang sama yaitu melakukan pemboikotan, dengan harapan Israel dapat menghentikan agresinya ke Palestina sesegera mungkin.

Hakim Jompo Tak Mampu Pimpin MA, Tumpa Tumbang

2009-01-02T01:12:00.000-08:00

Para hakim agung yang berniat mencalonkan Harifin Tumpa jadi ketua MA baiknya berpikir ulang. Sepertinya ada kendala pada kesehatan Harifin. Kemaren, Wakil Ketua MA itu Roboh saat melantik enam hakim agung baru di MA, Tubuh Harifin Tumbang.
Peristiwa itu cuku menegangkan. Acara sempat diskor selama beberapa menit. Harifin yang menjabat wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial saat itu mengenakan seragam kebesarannya, jubah dan toga hakim agung. Dia memegang map warna hijau yang berisi keppres. Ketika maju mendekati mikrofon untuk membacakan keppres pengangkatan Hakim Agung, tak disangka dia jatuh.
Beruntung, hakim berusia 67 tahun itu tidak menyentuh lantai karena segera dirangkul para hakim dan petugas yang ada disampingnya. Ratusan hadirin diruang Mochtar Kusumaatmadja, tempat pelantikan berlangsung tampak panik. Acarapun diskor sekitar lima menit, untuk memberi kesempatan Harifin memulihkan kondisinya. Setelah itu, dia melanjutkan pembacaan Keppres sambil duduk dikursi yang disiapkan petugas.
Kenapa Arifin Tumbang ? “Yah, kaki kiri saya agak kram, jadi keseimbangannya hilang. Ya karena saya kecapekan. Kemaren saya dari Bandung. Terus paginya, saya melantik KPT (Ketua Pengadilan Tinggi). Jadi agak lama berdirinya,” Ujar Harifin kepada wartawan seusai pelantikan.
Dia meminta publik tidak menjustifikasinya sebagai orang yang sakit-sakitan karena faktor usia.” Yah, Anda nilai sendiri. Usia 40 tahun saja bisa kram kakinya,” Ujar Harifin yang mengaku punya penyakit asam urat.
Enam hakim agung yang dilantik adalah suwardi, Takdir Rahmadi, Syamsul Ma’arif, Andi abu ayyub Saleh, Djafni Djamal, dan Mahdi Soroinda Nasution. Dalam Acara itu, MA juga melantik lima ketua pengadilan tinggi yang baru, yakni I Gusti Made Antara (Ketua pengadilan tinggi Bengkulu), Lalu Mariyun (Ketua PT Mataram), Elsa Mutiara Napitupulu (Ketua PT Jayapura) dan Mulida (Ketua PT Pekanbaru).
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Nurhadi membantah penyebab jatuhnya Harifin karena faktor usia. “Bukan karena faktor usia”, kata Nurhadi usai pelantikan.
Nurhadi juga mengatakan kaki Harifin kram.”Tidak ada riwayat sakit permanen, seperti stroke. Kalau kram kan bisa dialami siapa saja, usia 20, usia 50 atau 70 tahun,” kata dia.
Dia mengaku, Makamah rutin melakukan general check up setiap tahun. “Mulai eselon I, Eselon II dan Hakim Agung di Rumah Sakit Gatot Subroto”. Tambah Nurhadi.
Komisioner Komisi Yudisial, Soekotjo Soeparto mengaku terkejut menyaksikan peristiwa itu. “Saya terkejut, kok bisa ada kejadian seperti ini. Mudah-mudahan ini bukan isyarat jelek ya,” kata dia usai mengikuti acara itu.
Menurut Soekotjo, jatuh Harifin Tumpa adalah kejadian luar biasa. “mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir, ini bisa membentuk imej yang kurang bagus,” kata dia.
Soekotjo menolak berkomentar jika jatuhnya Harifin dihubung-hubungkan dengan usia pensiun Hakim Agung 70 tahun. “ Kalau itu teman-teman sendiri yang simpulkan, dari awal kita (komisi Yudisial) memang minta pensiun 65”, kata dia.
Pada kamus 18 desember 2008 lalu, DPR mengesahkan Undang-undang MA. Didalamnya ada pasal kontroversial menyangkut aturan usia pensiun hakim agung yang mencapai usia 70 tahun. Pasal ini sempat menjadi polemik panas dan pengesahan itu banyak mengecewakan kalangan aktivis hukum. DPR dinilai tidak aspiratif karena mengakomodir keinginan pihak-pihak tertentu yang menolak ada regenerasi di MA.
(disadur dari Harian rakyat merdeka tgl 31 Desember 2008)

Kadang ALLAH berbicara dengan caranya sendiri, tetapi seringkali kita sebagai umatnya tidak menyadari teguran yang disampaikan sang pencipta. Kejadian jatuhnya Hakim Tumpa, didalam acara yang sangat penting, dan ditegah kekecewaan seluruh rakyat Indonesia atas disahkannya undang-undang MA yang memperpanjang usia pensiun Hakim Agung menjadi 70 tahun. Kadang peringatan tersebut diberikan kepada orang per orang, kadang pula diberikan kepada seluruh bangsa, seperti musibah Lumpur Lapindo.
Menyikapi pesan yang disampaikan itu, seyogyanya para Legislator kembali mencari jalan untuk merevisi undang-undang MA yang salah kaprah tersebut, karena memperlambat proses regenerasi di Makamah Agung, ditengah-tengah kekecewaan rakyat atas kinerja lembaga ini. Hal ini juga memberi pertanda bahwa jika langkah-langkah yang dilakukan salah, baik oleh orang perorang anggota DPR atau secara kelembagaan, maka tidak ada satupun kekuatan yang dapat melawan kekuatan YANG KUASA. Insya ALLAH hasil pemilu legislatif 2009 nanti akan menjadi ajang pembersihan para legislator yang lebih mementingkan kepentingan golongannya dan selalu memanfaatkan amanah yang diberikan hanya untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu.
Jika kita peduli pertanda yang diberikan, sebaiknya kita dapat mengantisipasi dan bersikap. Khusus untuk Harifin Tumpa, jika peduli akan pertanda tersebut, segeralah buat surat pengunduran diri dan pengajuan pensiun. Jika tidak peduli, tentu ALLAH memiliki caranya sendiri untuk memberikan teguran berikutnya.

Hukum belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat

2008-12-27T00:19:00.000-08:00

Semenjak KPK dibentuk, sudah banyak para pejabat yang dijebloskan kedalam penjara, karena melakukan tindak pidana korupsi, sampai-sampai besan orang nomor satu di negara ini juga ikut dijebloskan kedalam bui . walaupun begitu, masih banyak protes dari masyarakat yang menyatakan bahwa KPK masih tebang pilih dalam melaksanakan tugasnya.

Kenapa ?

mari simak tulisan surat pembaca berikut :

Sanksi terhadap Kemas dianggap Terlalu Ringan

Sanksi yang dijatuhkan Jaksa Agung kepada Kemas Yahya Rahman dianggap terlalu ringan. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu terbukti melakukan tindakan tercela dan melanggar PP Nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (JamWas) Darmono mengatakan, sanksi yang diputuskan tim agar yang bersangkutan dijatuhi sanksi berupa pernyataan tidak puas dari pimpinan. Tapi anehnya, Untung Udji Santoso mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata usaha negara (Jamdatun) tidak dikenakan sanksi. Sebab saat proses pemeriksaan, 25 Juni 2008, Untung mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Jamdatun. Berdasarkan pengunduran diri tersebut 8 Agustus 2008 Presiden secara resemi memberhentikannya dari jabatan itu. Pengunduran diri tersebut, dimaknai telah menjalani sanksi berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 30 tahun 1980, karena itu terhadap Untung Udji Santoso tak perlu lagi kenakan sanksi. Kemas dan Untung merupakan pejabat tinggi Kejaksaan Agung saat terjadinya kasus suap yang melibatkan Jaksa Urip Tri Gunawan dan pengusaha Artalyta Suryano akhir Februari 2008 dalam penangan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selain kepada kemas kejagung juga menjatuhkan sanksi ringan kepada mantan Direktur Penyidikan pada Jampidsus Muhammad salim dan seorang jaksa yang berinisial JW berupa sanksi teguran tertulis. Sebagaimana Kemas, keduannya terbukti melakukan perbuatan tercela dan melanggar PP 30/1980. Sanksi terhadap kemas , Salim dan JW mengacu pasal 6 ayat 2c dan ayat 2 b PP 30/1980. Secara umum mereka menerima kedatangan Artalyta dan berhubungan telepon dengan terpidana suap jaksa tersebut. Padahal, Artalyta terkait dengan kasus BLBI atas obligor Sjamsul Nursalim. Jamwas Darmono juga mengemukakan , Selama tahun 2008 bidang pengawasan telah menyelesaikan sebanyak 638 laporan pengaduan dari 1922 laporan pengaduan yang harus ditangani. Sebagai perbandingan, tahun 2007, bidang pengawasan kejagung menyelesaikan 444 laporan pengaduan dari 1780 laporan yang masuk.

Dari 638 laporan pengaduan ini, setelah dilakukan proses penanganan yang terbukti melakukan perbuatan tercela 178 laporan pengaduan, terdiri dari 22 orang (jaksa dan pegawai kejaksaan). Jadi ada kalanya, suatu laporan pengaduan bisa terjadi satu orang atau lebih yang dilaporkan . Dari angka itu 37 orang diantaranya terkena hukuman tingkat sedang dan 88 orang terkena hukuman tingkat berat. Dari rekapitulasi yang dikenakan hukuman berat, termasuk 15 orang yang diproses melalui Majelis Kehormaan Jaksa

Hans Suta Widhya, Jakarta timur

Disadur dari Rakyat Merdeka, Jumat 26 Desember 2008 Halaman 11

selain itu juga ada berita yang berjudul " Mau kembalikan uang "koruptor" Biaya kawat tak ditahan. dan masih banyak lagi pemberitaan yang mengusik rasa keadilan rakyat, karena merasa pemerintah sekarang tidak melakukan pemberantasan korupsi secara konsekwen. masih ada pilih tebang atau tebang pilih, dalam pengungkapan kasus korupsi.

bagaimana mungkin negara ini akan bersih dari tindak pidana korupsi.

Gimana ya caranya ?

Mau Rekonsiliasi, PKS Bisa belajar ke Afsel

2008-12-07T01:01:00.000-08:00

Kebanggaan PKS terhadao figur Soeharto dengan menempatkannya sebagai guru bangsa dan palawan nasional masih menuai kontroversi.

Kontroversi merebak karena selama 32 tahun kepemimpinan rezim Soeharto yang represif. Indonesia mengalami kebangkrutan dengan utang luar negeri mencapai 150 Miliar dolar AS atau setara dengan Rp.2,100 Triliun dan menyebabkan Indonesia negara terkorup didunia dengan IPK 1,9 sesuai dengan data transparansi Internasional tahun 2002.

Iklan Politik PKS tersebut merupakan antitesis dari gerakan moral reformasi 1998. Pengamat politik Bennidict Anderson menyebutkan akumulasi dosa-dosa politik rezim Soeharto meliputi :

1. Proses dehumanisasi dan premanisme politik dengan mencucu memori kolektif masyarakat kedalam uniformitas untuk menyembah kekuasaannya.

2. Penghancuran sistem hukum Indonesia sehingga tidak ada persamaan dimuka hukum. Tentara dan pejabat memiliki hak istimewa dan cenderung kebal hukum.

3. Menumbuhkan feodalisme dan patologi budaya korupsi yang dilakukan secara struktural dan massif.

4. Memanipulasi agama dan etnis demi mempertahankan rezim korporatisme eksklusif orde baru sehingga menutup kanalisasi politik rakyat.

5. Menciptakan birokrasi yang neofeodal dan kleptokrasi.

6. Merekayasa kartel perdagangan sehingg membuat perekonomian terdistorsi dan tidak memiliki daya saing.

Dalam Kontek rekonsialiasi nasional yang dimaksudkan iklan PKS bertepatan dengan peringatan hari pahlawan 10 Nopember 2008 tidak akan terwujud karena mencampuradukan antara hak dan bathil. Diiklan politik itu menempatkan Soeharto sejajar dengan tokoh nasional Soekarno, M Hatta dan Akhmad Dahlan.

Sebuah rekonsialiasi, kata Budiman Sujatmiko, mantan presidium PRD hanya dapat terwujud bila ada persamaan visi negara, bangsa seperti rekonsialiasi nasional di Afrika selatan yang damai Pasca politik apatheid (politik perbedaan ras dan warna kulit) tanpa melibatkan mantan presiden yang menindas rakyat selama 4 dasawarsa.

Rekonsialiasi tanpa pemetaan akan permasalahan bangsa hanya sebagai wacana politik sesaat terutama menjelang pemilu 2009. Rekonsiliasi tanpa niat yang tulus akan terbenam dalam kubangan oportunisme, hiprokrisi dan pengkhianatan sejarah.

Ivan Iskandar (Jalan Balayudha, Palembang)

(Dikutip dari koran Harian Merdeka tanggal 1 Desember 2008)

Hati-hati pengalihan isu didalam negeri

2008-11-25T04:24:00.000-08:00

Belum lama, berita tentang Amrozi dan kawan-kawan yang di eksekusi mati tersiar oleh semua media, baik cetak, televisi maupun di dunia internet... mendadak berubah menjadi berita tentang kartun Nabi Muhammad SAW. lantas kemudian apalagi.

Kalau dicermati, ada berita yang menghilang ditelan bumi, yaitu proses persidangan kasus aliran dana BI, maupun tentang proses pengungkapan kembali kasus BLBI, kemana beritanya, bagaimana prosesnya.

perhatian rakyat disita dan dialihkan kepada hal-hal yang lain.

apakah ini disengaja atau memang begitu adanya.

bagi yang punya berita tentang proses kasus BLBI dan aliran Dana BI,

please dong diangkat lagi.

Salam Indonesia Raya

semoga negeri ini bebas dari koruptor.

semoga rakyat indonesia, makmur merata

semoga semua koruptor masuk penjara,

semoga kau tak tuli Tuhan, dengarlah Pinta kami sebagai Umat MU

PKS mau kemanakah ?

2008-11-22T00:13:00.000-08:00

Walaupun PKS merupakan saingan dalam pemilu 2009 nanti, sebagai salah satu kader dari partai sarikat Indonesia yang dicalonkan menjadi caleg DPR dari Daerah pemilihan DKI II, pada dasarnya saya termasuk orang yang kagum dengan tindak tanduk PKS selama ini.

Mulai dari peningkat suara yang signifikan dari pemilu ke pemilu berikutnya, tokoh presiden partainya yang nganteng dan berwibawa, Tifatul Sembiring dan tokoh-tokoh lain seperti Hidayat Nur Wahid, yang walaupun kalah nganteng dengan Pak TS, tetapi sikap wibawa dan mengayominya dengan memberikan pernyataan-pernyataan politis yang selalu menyejukan.

tetapi dengan meningkatkan keinginan untuk meraup suara yang lebih banyak, nampaknya PKS siap menjadi partai yang meraup seluruh kekuatan politik. kalau kata Bang Akbar tandjung Cacth all party, yaitu partai yang menjadikan seluruh komponen menjadi targetnya, atau istilah gampangnya adalah partai terbuka.

Langkah yang diambil oleh PKS adalah membuat iklan yang mencantumkan beberapa tokoh pahlawan didalamnya. termasuk bekas presiden kedua Pak SOeharto.

sebenarnya tidak ada masalah dengan itu, tetapi hanya menjadi tanda tanya dalam diri ini. apakah hal ini bukannya bisa berdampak buruk bagi PKS.

PKS yang terkenal bersih, dimana dalam setiap laporan perkara korupsi yang terjadi didalam DPR, hampir semua kader PKS tidak terlibat, dengan catatan mengembalikan uang sogokan yang diterima. apakah dengan mencantumkan Soeharto sebagai tokoh dalam iklannya, tidak membuat para konstituen bingung.

Walaupun dalam Islam, kita juga diajarkan bahwa bagi orang-orang yang telah tiada sebaiknya yang dibicarakan adalah kebaikan-kebaikannya saja. dan dalam budaya jawa, yang sering diusung oleh Pak Harto dulunya, ketika memperlakukan Pak Karno, yaitu " Mikul Duwur, Mendem Jero".

Tetapi, kerusakaan tatanan kehidupan yang dibuat oleh Pemerintahan Soeharto selama 32 tahun harus diperhitungkan. banyaknya sumber daya yang lepas ketangan asing, hutang yang susah dihitung nolnya yang sampai sekarang masih menjadi beban. dan tentu saja budaya korupsi yang tumbuh dimasa kepemerintahannya.

Apakah PKS melakukan kesalahan, atau itu kesengajaan ?

Kalau dilihat dari tindak-tanduk politiknya, PKS cenderung melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. kalau gak salah nama strateginya Blue Ocean strategi. dimana strategi yang dilaksanakan selalu dikembangkan, dengan cara mencari kelemahan pesaing dan menjadikannya kelebihan.

mungkin ini yang dilakukan.

Kalau ternyata ini merupakan kesalahan, bisa diharapkan Masyarakat mengerti bahwa semakin besar sebuah partai, semakin besar kepentingan yang bermain disitu. jadi sebaiknya pemilih memikirkan kembali untuk memilih partai yang pada pemilu 2004 belum mendapatkan kesempatan duduk di DPR, termasuk partai sarikat indonesia.

karena, sebagai kader Partai Sarikat Indonesia, saya menyadari dengan senyata-nyatanya bahwa partai tempat saya bernaung ini, tidak syarat dengan kepentingan, karena kami belum diperhitungkan. hal ini berdampak bahwa perjuangan yang diusung, masing kepentingan rakyat, bukan memanfaatkan rakyat untuk kepentingan tertentu.

Hal ini mungkin saja salah menurut anda, tapi perlu dipertimbangkan dengan pikiran yang jernih.

Pilihlah dengan cara yang benar,

PSI............43

43 ,..............43

2008-11-19T04:10:00.000-08:00

KPK Sudah Kantungi 2 Nama Obligor BLBIIndra Subagja - detikNews

-->Jakarta - Gelar perkara BLBI telah dilakukan. Kini KPK pun mengantungi 2 obligor. Sayangnya, belum bisa diungkap siapa nama dua obligor tersebut."Kemarin sudah 1, sekarang 1 obligor. Ini kita dalami," kata Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/11/2008).Sayangnya, Chandra enggan menyebut siapa nama 2 obligor tersebut. Namun menurutnya masih ada beberapa nama obligor lain dan pihak Kejaksaan Agung akan menyiapkan datanya."Kita berharap seluruh berkas diserahkan," tambahnya.Nantinya, data-data itu akan ditelusuri. Kemudian penyelidikan bisa dimulai, sehingga bisa ada kepastian hukum."Kalau ada tindak pidana bisa segera diusut dan diketahui apakah ada penyimpangan dari apa yang ditetapkan pemerintah saat itu," tandasnya.Diketahui, dalam gelar perkara ini hadir perwakilan dari Kejaksaan yakni Dirdik Pidsus pada Jampidsus, M Farela, perwakilan dari Jampidsus, mantan petinggi BPPN Syafrudin Tumenggung, I Putu Gede Ary Suta, dan Glen Yusuf. Juga dari Depkeu dan BI.(ndr/rdf)

JK cocok pimpin Tim Negosiasi perjanjian bisnis dengan Asing

2008-10-04T22:05:00.000-07:00

Diawal kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2004 yang lalu, pasangan SBY-JK, diisyaratkan bahwa pasangan ini telah membagi kerja sebelum mereka mencalonkan diri. Dalam debat, dengan pasangan capres dan cawapres lain, dalam menjawab argumentasi lawan debatnya, terlihat juga pembagian kerja tersebut. Jika dipertanyakan tentu bidang ekonomi, JK diberikan kesempatan untuk menjawab, sedangkan jika dibidang lainnya SBY yang memberikan argumentasi. Selama pemerintahannya SBY-JK juga memperlihatkan pembagian kerja tersebut. Dalam penanganan masalah-masalah ekonomi, JK lebih dominan untuk membuat keputusan-keputusan. Bahkan seperti melebihi dominasi SBY sebagai presiden.

Pada Pemilu 2009, SBY sudah mengumuman kesediaannya untuk mencalonkan diri kembali menjadi presiden, dan memberikan isyarat kemungkinan berpasangan kembali dengan JK. Walaupun sudah disambut oleh JK secara pribadi, tetapi belumlah menjadi keputusan resmi dari Partai Beringin tersebut. Jika manuver yang dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk bergandengan tangan dengan JK berhasil, bisa saja pasangan SBY-JK akan melakukan pisah ranjang, atau bahkan talak.

Kalau SBY dan JK kembali bergandeng tangan dalam pilpres ini, sebaiknya SBY maupun JK lebih memfokuskan pembagian kerja dalam 2 hal yang menjadi top urgent bagi kemajuan bangsa ini kedepannya. Yaitu Hal pemberantasan Korupsi dan Negosiasi ulang perjanjian kerja sama dengan negara Asing.

SBY harus fokus pada usaha pemberantasan korupsi, dengan memimpin langsung dan turun tangan dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam pembersihan lembaga-lembaga hukum, seperti kejaksaaan agung, kepolisian dan kehakiman. Agar korupsi dapat dibersihkan dengan sapu yang bersih. Intergritas SBY dalam pemberantasan Korupsi sudah terlihat dan terbukti, dalam sikapnya terhadap kasus yang menimpa Aulia Pohan. Sikap ini harus dipertajam lagi, terutama dalam menghadapi orang-orang yang harus “diselamatkan” karena memiliki bargaining position tertentu terhadap kekuasaan SBY.

JK didorong untuk fokus untuk menangani negosiasi ulang terhadap semua perjanjian kerja sama yang pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Baik perjanjian dalam bentuk kerja sama usaha, seperti freeport, perusahaan migas asing lainnya, ataupun perjanjian dalam bentuk bantuan pinjaman lunak dari luar negeri. Prestasi Jk dalam menegosiasikan perdamaian di poso, di Aceh dengan Gam dan negosiasi ulang penjualan gas murah yang diputuskan oleh tim yang dipimpin Taufik Kiemas pada saat Megawati menjadi presiden, membuktikan JK ahli dalam negosiasi. Tidak saja negosiasi dengan pihak luar saja, JK juga berhasil meredam Yuddy Chrinandi dan Fadel Muhamad di internal partainya, tentu saja dengan keahlian negosiasinya.

Perjanjian kerjasama dengan perusahaan asing, yang diputuskan dimasa kepemerintahan sebelumnya, harus di renegosiasi sebaik-baiknya dan tentu saja dengan hati-hati. Kalau salah langkah, bisa saja Indonesia dituntut di forum peradilan Internasional. Keahlian Jk harus di pertontonkan dibidang ini. Dalam Hal hutang luar negeri, bisa dinegosiasikan ulang terhadap hutang-hutang yang dalam pencairannya mengalami kebocoran, dikorupsi oleh pengusaha saat itu. Indonesia bisa dan berhak untuk menolak membayar jumlah yang dikorupsi, karena negara pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk seluruh bangsa indonesia dan sesuai dengan peruntukannya.

Jika kedua tokoh ini dapat fokus kepada dua hal ini, bukan tidak mungkin bahwa bangsa ini akan menjadi negara paling maju dikawasan Asia, bahkan dunia,

Mudah-mudahan keahlian kedua tokoh bangsa ini dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Semoga keserakahan atas kekuasaan tidak membutakan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menempatkan right man on the right place.

Bagi calon-calon lain yang tidak memiliki 2 kompetensi penting ini, sebaiknya berfikir 2 kali untuk maju menjadi 2 pemimpin bangsa ini. Tentu saja harus memikirkan juga partai yang akan mengusungnya, atau jumlah rakyat tentu yang memberikan suaranya bagi calon presiden independen, (kalau ada kesempatan). Kalau tidak punya, yang lebih baik menjadi oposisi yang memastikan bahwa SBY-JK tetap pada rel yang seharusnya, dan tidak anjlok seperti kereta api lebaran, agar cita-cita bangsa ini bisa tercapai.

Tak ada satupun partai yang memiliki program Pemberantasan Korupsi

2008-09-16T05:37:00.000-07:00

Menjelang Pemilu 2009, sudah banyak beredar iklan-iklan yang menampilkan sosok petinggi partai yang menyuarakan program-program yang akan diusung. Rata-rata program yang ditawarkan adalah pemberantasan kemiskinan, pendidikan gratis, perbaikan ekonomi, kemudahaan berusaha dan Kesejahterahan seluruh rakyat. Tidak ada satupun partai yang secara tegas mengusung program pemberantasan korupsi sebagai program Utamanya. Mengapa ?

Secara umum, kita mengetahui bahwa kemelaratan dan kemerosotan ekonomi yang terjadi saat ini, selain disebabkan karena terjadinya gonjang-ganjing perekonomian dunia secara umum. Faktor utama yang mungkin tidak disadari adalah terjadinya mismanagement dalam perekonomian indonesia selama 32 tahun pemerintahan Soeharto.

Program awal yang mengedepankan pembangunan ekonomi dengan cara menjaga kestabilan pertahanan dan keamanan negara, terutama dari ancaman rongrongan para politisi yang mungkin memiliki sikap oposan terhadap pemerintah. Ternyata program ini berlanjut secara membabi buta dan lepas dari alasan utamanya.

Dengan tidak adanya sikap oposan terhadap pelaksanaan kepemerintahan, menyebabkan tidak adanya check and ballance yang berfungsi menjaga agar laju kereta pembangunan ini tetap pada relnya.

Dinasti Soeharto seperti kehilangan arah tujuan dari pembangunan. Tahapan-tahapan repelita yang sudah disusun secara matang, menjadi kehilangan pedoman, karena pelaksanaan dilapangan sangatlah banyak penyimpangan.

Kebocoran dana disana sini sudah merupakan sesuatu hal yang lumrah terjadi. Mulai dari korupsi tingkat RT sampai lembaga tinggi negara menjadi suatu budaya. Dan tentu saja hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang masuk kedalam trah kekuasaan yang ada pada saat itu. Pihak lain yang tidak memiliki peneng istana tentu saja tidak dapat melakukan secara terang-terangan.

Walaupun secara sembunyi-sembunyi, para birokrat yang bernaung dalam salah satu pilar kekuasaan, yaitu jalur B (Birokrasi), mulai terdidik untuk melakukan rekayasa dana sebagai salah satu mata kuliah utama, baik dengan cara mark up maupun proyek fiktif ataupun dengan teknik-teknik muktakhir lainnya.

Selain Jalur Birokrasi, tentu saja jalur G dan A juga melakukan hal yang sama dibagian dan wilayah kekuasaan masing-masing. Komunitas pengusaha yang menjadi patner dari trah yang berkuasa ini, tentu saja mendapatkan keleluasaan untuk menguras kekayaan alam yang ada dibumi pertiwi ini.

Pada saat era reformasi tiba, korupsi tidaklah lagi hanya milik trah Soeharto. Sidang MPR yang menetapkan salah satu keputusan untuk memberantas korupsi yang dilakukan oleh Soeharto beserta kroni-kroninya menyebabkan kelompok yang merupakan kader Soeharto melakukan tindakan penyelamatan dengan tidak melakukan lagi korupsi secara terang-terangan tetapi memberikan kesempatan kepada pihak lain yang selama ini tidak mendapatkan akses kepada harta haram tersebut untuk melakukan tindakan korupsi.

Akses yang tadinya hanya merupakan dominasi dari kader dari jalur A, B dan G diberikan juga kepada seluruh kelompok politisi-politisi dari partai lain ataupun kelompok yang belum pernah mendapatkannya, yang kemudian kelompok inilah yang dijadikan korban dan mendapatkan cap sebagai koruptor.

Sudah beberapa orang yang dijebloskan kedalam penjara sebagai koruptor, merupakan kelompok yang sebelumnya tidak mendapatkan akses untuk korupsi. Kelompok ini terdiri dari kader partai selain jalur ABG dan mungkin saja kelompok para intelektual yang berasal dari kalangan akademisi.

Para birokrat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksanaan dan institusi kehakiman, yang sebelumnya hanyalah sebagai sarana penguasa untuk menjebloskan lawan-lawan politik ataupun para pelaku kejahatan yang tidak masuk kedalam trah dan kroni penguasa, pada era reformasi, kelompok ini mulai melakukan bisnisnya sendiri. Kalau dulu, waktu era Soeharto, Mafia pengadilan tentu saja memiliki akses komunikasi dengan pusat kekuasaan. Semua keputusan pengadilan sepertinya selalu mendapatkan instruksi dari Istana. Terutama untuk kasus-kasus yang memiliki hubungan dengan kelompok dan kroninya. Pada masa reformasi, mafia peradilan ini seperti menemukan suatu cara bisnis baru, dimana kelompok-kelompok tertentu yang berada didalam peradilan tersebut, baik kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum melakukan negosiasi untuk keputusan yang ditetapkan didalam sidang pengadilan. Kasus Jaksa Urip membuktikan bahwa diberhentikannya penyidikan kasus BLBI, ternyata dilatar belakangi sejumlah dana damai yang disodorkan kepada pihak-pihak yang terkait.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, terlihat berprestasi luar biasa, dengan keberhasilannya dalam pembongkaran kasus korupsi besar yang terjadi. Kasus Mulyanah w Kusuma, bekas anggota KPU, kasus Jaksa Urip dan beberapa kasus lainnya yang melibatkan tokoh-tokoh tingkat nasional mempertotonkan keseriusan lembaga yang saat ini dipimpin Antasari Azhar dalam menangani kasus korupsi yang terjadi ditanah air.

Tetapi begitu kasus aliran dana BI memasuki tahapan yang cukup kritis, langkah KPK seperti tertahan. Terkaitnya nama-nama besar dalam kasus ini, seperti Aulia Pohan, Anwar Nasution, Miranda Gultom dan lain-lain membuat lembaga ini seperti macan ompong yang kaki dan tangannya terikat rantai besi. Tidak dapat bergerak lebih dalam dan membongkar habis kasus ini. Apakah memang begitu ?

Hal ini bisa disimpulkan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini sudah sangat menggila, sehingga hampir seluruh tokoh dan birokrat yang ada di Indonesia ini pernah terlibat, merestui atau mengetahui kejadian korupsi yang terjadi. Apabila seluruh kasus korupsi yang ada dibumi ini dibongkar, otomatis, selutuh pejabat negara dan birokrat, pengusaha akan mendekam di penjara.

Mungkin ini jugalah yang menyebabkan KPK harus berhati-hati dalam mengungkapkan kasus yang terjadi. Tidak bisa semua kasus diangkat, karena akan menyebabkan negeri ini tidak memiliki pemerintahan lagi. Mungkin juga inilah alasan mengapa KPK harus melakukan tebang pilih.

Selain KPK, kita juga melihat bahwa tidak satupun partai politik yang mengiklankan diri melalui media elektronik menjelang pemilu 2009 ini yang menyatakan pemberantasan korupsi merupakan program utamanya, mengapa ?

Tentu saja mereka kuatir, apabila pengungkapan kasus korupsi menjadi panglima dalam pembangunan Indonesia lima tahun mendatang (periode 2009 s/d 2014), maka bisa saja pada kader, atau tokoh maupun sanak sadara dan kenalan mereka akan terkena program pemberantasan korupsi. Karena mereka menyadari bahwa sebagian besar harta dan dana yang mereka gunakan untuk membiaya organisasi mereka berasal dari dana-dana korupsi tersebut. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Lantas bagaimana dong ?

Oleh karena itu, marilah kita mendorong seluruh lembaga yang terkait untuk menuntaskan seluruh pemberantasan korupsi ditanah air ini secara maksimal. Marilah kita pilih para wakil rakyat yang akan memiliki hak untuk mengangkat dan melakukan profit and Proper test terhadap para kandidat yang akan menjadi tiang untuk menegakkan hukum dan keadilan dinegeri ini. Mulai dari Kapolri, Panglima TNI, anggota Makamah Konstitusi, Pimpinan KPK, Jaksa Agung dan masih banyak lagi posisi-posisi lain yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam menggunakan hak pilih anda, jangan sembarangan memilih partai, dan jangan sembarangan memilih calon legislator, apalagi kalau anda berniat untuk tidak memilih (golput).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemilihan presiden. Presinden memiliki hak yang saling berkaitan dengan DPR. Dalam memilih hakim agung untuk anggota makamah konstitusi, presiden dapat mengajukan 3 calon, DPR mengajukan 3 calon dan Makamah Agung mengajukan 3 calon. Sedangkan Makamah Agung sendiri dipilih dan ditetapkan oleh presiden bersama dengan DPR.

Oleh karena itulah, kedua lembaga ini, (presiden dan DPR) merupakan 2 (dua) lembaga yang strategis dalam keberhasil bangsa ini untuk memberantas Korupsi. Kalau ada salah pilih partai dan salah pilih presiden, jangan berharap banyak dari kepemerintahan negri ini 5 tahun kedepan.

Emansipasi Versus Profesionalisme

2008-09-16T03:58:00.000-07:00

Banyak Aktifis perjuangan perjuangan perempuan, meneriakan secara lantang untuk meminta persamaan hak dengan kaum adam. Kesetaraan gender dijadikan sebagai tonggak perjuangan yang diyel-yelkan disetiap kesempatan. Sadarkah kita, bahwa selain kita meminta, kita juga harus memberi. Dalam konteks ini, sebagai salah seorang perempuan yang ada dinegeri ini, kadang saya agak miris dengan perjuangan persamaan gender yang tidak tepat sasaran.

Salah satunya adalah perjuangan yang berhasil dimemasukan klasual quota 30 % perempuan dalam partai politik dan pencalonan anggota legislatif. Mengapa saya menganggap bahwa hal ini tidak tepat sasaran. Karena penempatan perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan anggota legislatif hanyalah sebagai prasyarat yang harus dipenuhi partai politik tanpa memperhatikan keberhasilan sang calon untuk menduduki kursi diparlemen.

Kampanye KPU untuk tidak mencontreng tanda gambar partai, melainkan mencontreng nama calon legislatif, membuka peluang bagi pejuang persamaan gender untuk mengkampanyekan kembali untuk memilih dan mencontreng nama caleg perempuan yang terdapat didalam kertas suara. Yang jadi permasalahan adalah, apakah ada keterangan jenis kelamin yang jelas pada kertas suara. Karena kalau hanya nama, tidak menjadi jenis kelaminnya adalah perempuan.

Hal lain yang menjadi pikiran, adalah apakah sebagai perempuan yang memiliki kodrati tertentu, dimana ada masa-masa emosi menjadi tidak stabil atau adanya image dalam pikiran khalayak bahwa pemimpin perempuan atau pekerja perempuan, seringkali mendahulukan emosi dalam pengambilan keputusan.

Kalau Bos perempuan sedang marah-marah kepada bawahannya, seringkali terdengar bisikan dibelakang yang menyatakan bahwa di bos sedang datang bulan. Sikap yang selalu senang saling bergosip ria, juga dijadikan alasan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, sikap iri dan kecemburuaan atas keberhasilan orang lain sering kali juga disebut-sebut sebagai kodrati yang dimiliki perempuan.

Kalau dipikir-pikir, hal yang disampaikan diatas ada benarnya juga. Kadang kalau masa datang bulan tiba, memang emosi menjadi sering meradang. Ataupun gosip-menggosip juga merupakan hobi yang kita miliki. Yang menjadi masalah bukanlah kondisi tersebut. Karena memang hal itu sudah diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita kaum Hawa. Yang perlu dipikirkan adalah, dengan memperjuangkan persamaan hak, persamaan gender antara perempuan dan laki-laki, disitu terselip tanggung jawab kita sebagai perempuan untuk berusaha menghilangkan atau meminimalkan hal-hal negatif tadi, sejalan dengan penerimaan publik atas kesamaan gender yang diperjuangkan. Sehingga, kita sebagai perempuan, mendapatkan persamaan yang diperjuangkan, disisi lain, pihak lawan jenis, tidak bisa menyerang kekurang tadi, karena kita bisa mengantisipasi, mengurangi atau bahkan menghilangkan kondisi-kondisi negatif tadi.

Tapi Mungkin kah ?

Tentu saja bisa. Dimana ada kemauan, disitu pasti ada jalan.

Salam Perempuan Indonesia

Emansipasi dan Quota 30 % keterwakilan perempuan di Parlemen

2008-09-16T03:57:00.000-07:00

Perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan persamaana Hak dengan kaum Lelaki telah menampakkan titik terang. Dalam pemilu 2009, undang-undang partai politik yaitu Undang-undang no 2 tahun 2008 yang mencatumkan kewajiban Partai politik untuk memenuhi quota 30 % perempuan didalam kepengurusan mulai dari tingkat Pusat sampai ke semua tingkat dibawahnya. Hal ini dijadikan sebagai salah satu syarat agar sebuah partai politik dapat lolos dalam verifikasi Komisi Pemilihan umum dan diakui sebagai partai yang berhak mendapatkan keikutsertaan dalam pemilu 2009.

Didalam penetapan calon anggota legislatif disemua tingkat, mulai dari DPRD tingkat kabupaten/Kota, DPRD Propinsi dan DPR Pusat, setiap partai juga diwajibkan memenuhi quota 30 % perempuan tersebut. Hal ini juga memperhitungkan nomor urut, yaitu, dari 3 orang calon harus terdapat 1 orang perempuan. Jadi umpamanya sebuah partai politik menetapkan calon dari sebuah dapil adalah 6 orang, maka minimal 2 orang adalah perempuan. Dan nomor urut yang diberikan kepada kaum perempuan ini haruslah mengikuti kaidah Quota 30 % tersebut. Salah satu dari urutan satu sampai tiga harus diisi oleh perempuan.

Ternyata, hasil perjuangan yang telah ditetapkan melalui undang-undang tersebut menemui kendala dilapangan. Banyak Partai politik yang tidak dapat memenuhi quota 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif yang diajukannya. Hal ini menggambarkan bahwa kurangnya jumlah perempuan yang berminat dan memiliki kapabilitas untuk dicalonkan sebagai calon legislatif.

Untuk mengetahui secara lebih mendalam hal ini, kita perlu melakukan telaah terhadap kondisi yang terjadi dilapangan. Mengapa masih ada partai politik yang tidak dapat memenuhi quota 30 % perempuan tersebut.

Secara umum dapat kita gali beberapa penyebab :

Tidak adanya kaum perempuan yang memiliki kemampuan untuk menjadi calon legislatif.
Partai politik tersebut tidak memiliki kader perempuan yang cukup, baik jumlah maupun kualitas yang memenuhi syarata minimal untuk dijadikan calon legislatif.
Ketidak inginan perempuan untuk dijadikan sebagai calon legislatif, karena harus mengeluarkan dana dan usaha untuk melakukan proses-proses pendaftaran calon legislatif dan sampai pada tahap kampanye dan pemilu.
Keenganan perempuan untuk dijadikan calon legislatif, karena hanya dimanfaatkan sebagai sarana untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan nomor urut yang selalu berada dinomor bawah. (Maksimal nomor 3 posisi yang paling tinggi.)
dan masih banyak seribu satu alasan lain yang mungkin menjadi penyebabnya.

Hal ini menggambarkan bahwa aturan undang-undang yang menyatakan quota 30 % perempuan masih berupa ornamen dalam demokrasi Indonesia, dan belum dijiwai oleh segenap praktisi politik di Indonesia.

Oleh karena itu melalui media ini, saya sebagai salah satu calon legislatif dari Partai Sarikat Indonesia untuk daerah pemilihan DKI II yang meliputi jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri, menghimbau kepada seluruh pemilih perempuan diseluruh penjuru Tanah Air, marilah kita dukung, perjuangan kaum perempuan, dengan memilih langsung nama-nama para calon legislatif perempuan yang terdapat didalam kertas suara. Jangan hanya memilih Partainya saja, tetapi pilihlah nama calon legislatif yang berjenis kelamin Perempuan.

Dengan melakukan hal tersebut, diharapkan hasil pemilu tahun 2009 ini dapat memberikan warna yang sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu jumlah keterwakilan perempuan dilembaga legislatif, baik di DPR, DPRD tingkat Propinsi dan Kabupaten / Kota dapat memenuhi quota yang diharapkan yaitu 30 %. Dengan tercapainya quota tersebut, maka dapat diharapkan perjuangan kaum perempuan dimasa yang akan datang lebih mendapatkan tempat yang layak dinegeri ini.

Calon legislatif Partai Sarikat Indonesia Daerah pemilihan DKI 2 nomor urut 3

2008-09-03T07:47:00.000-07:00

Alhamdulillah, setelah masuk dalam calon legislatif pada pemilu 2004 untuk DPRD kota tangerang, pada pemilu 2009 ini, saya kembali terdaftar sebagai calon anggota legislatif dari Partai Sarikat Indonesia untuk DPR di daerah pemilihan DKI -2 yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Luar Negeri, dan Jakarta Selatan, untuk urutan nomor 3.

Melalui media ini, saya menghimbau untuk kepada semua rekan-rekan diseluruh wilayah tersebut memberikan perintah kepada saya untuk melakukan perjuangan untuk rakyat melalui lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai dengan yang disampaikan ketua Umum Partai Sarikat Indonesia, Bapak Drs. H Mardinsyah, yaitu, kami kader Partai Sarikat Indonesia menunggu perintah dari Rakyat.

Partai Sarikat Indonesia dengan dasar pergerakan Religiulitas, Kerakyatan dan Kebangsaan, akan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.

Saya Sebagai salah satu kader Partai Sarikat Indonesia, akan memperjuangkan kesamaan gender dan membuktikan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan yang sama. dan tentu saja yang paling penting adalah pemberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Salam