Minggu, 05 Juli 2009

Rahasia di Balik Polling SMS TV One dan Metro TV


4 Juli 2009 oleh Dwiki Setiyawan


Keluarga Fami Fachrudin

Keluarga Fami Fachrudin

Di milis Kahmi Pro Network, rekan saya Fami Fachrudin yang mantan caleg DPR-RI dari Partai Gerindra, menulis catatan ringan mengenai kegiatan polling short message servive (sms) saat berlangsung acara Debat Capres dan Cawapres beberapa waktu lalu.

Dari penuturannya, barulah saya tahu, “Oh begini tho ‘pertempuran’ yang terjadi dibalik kegiatan polling sms untuk saling dongkrak-mendongkrak perolehan hasil akhir yang selama ini tidak diketahui publik.”

Rekan Fami Fachrudin ini pendapatnya saya kutip lengkap untuk tulisan ini, karena dia punya kapasitas untuk bicara soal polling sms dimaksud. Saat ini ia Presiden Direktur PT ASMINDO. Sebuah perusahaan berkantor di Jakarta yang bergerak di bidang content provider, telekomunikasi dan teknologi informasi. Pembaca yang ingin tahu banyak soal sosok satu ini, silakan klik situsnya di http://www.masfami.com.

Di milis tersebut, Fami yang asli Bumiayu Jawa Tengah itu menuturkan bahwa ia menggunakan SMSCaster untuk ‘membom’ empat digit nomor tujuan pengiriman sms. Program SMSCaster ini, katanya pula bisa dicari di internet lewat Mesin Pencari Google.

Berikut catatan Fami Fachrudin mengenai sepak terjang dibalik kegiatan Polling SMS Debat Capres dan Cawapres selengkapnya:

Karena debat capres-cawapres sudah usai, mungkin perlu sedikit diungkap secara singkat bagaimana kegiatan polling di TV One dan Metro TV.

Saya sedih dan geli, ketika para pakar dan juru bicara Tim Kampanye Nasional dengan “serius” membahas hasil polling tersebut, termasuk our newly crowned as professor yang pada debat cawapres ke-1 jadi komentator di Metro TV. Padahal, bersama Ami Geis, Dian, dan Tatat di OhLaLa (belakangan datang Medrial, Hamid, dan IJP) saya kirim ribuan sms dari laptop saya untuk menyodok suara dukungan sms utk Prabowo hingga 32%. Saya geli saat pengamat kita membahas hasil polling tersebut dengan segala argumennya.

***

Saat debat capres pertama usai, paginya Mega-Prabowo Media Center membahas soal perolehan suara Mega pada polling sms kedua TV tersebut yang sangat rendah. Mereka mengeluh karena kesulitan mengirimkan sms dukungan ke 3030 (TV One) maupun 6876 (Metro TV).

Sebagai orang yang menggeluti bisnis content provider, saya mengerti betul bagaimana teknis yang ada di belakang mesin 3030 dan 6876 bekerja. Lalu saya sampaikan kepada kawan-kawan (di Tim Sukses Mega-Prabowo), sediakan saya pulsa senilai 10 juta rupiah, saya akan bekerja menaikkan angkanya.

Singkat kata, seusai debat cawapres 1, suara Prabowo di Metro TV mencapai 32, Boediono 45, dan Wiranto 20. Itu berkat 2 buah modem dan pulsa senilai Rp 10 juta.

Mungkin merasa kecolongan (Boediono di bawah 50%), pada debat capres ke-2, atau seri debat ke-3 dari serial debat itu, pengiriman memakai modem dipersulit. Puji Tuhan, ada orang Metro TV yang teledor kirim sms ke nomor yang dipakai untuk “menggempur” berbunyi:
“Tolong jangan jadi spammers –Metro TV“.

I got you! Rupanya aliran sms yang masuk ke mesin 6876 ‘diplototin’ sama mereka sehingga nomor yang berkali-kali masuk bisa ketahuan. Sms itu adalah bukti bahwa aliran sms yang masuk “dikontrol” oleh mereka. Pikiran kotor saya berpendapat, mereka mau mengontrol agar suara SBY-Boediono tetap di atas 50%.

Ini jelas tidak fair. Pertama, sms yang saya kirim isinya sesuai dengan petunjuk. Kedua, jumlah sms yg saya kirim tidak melanggar aturan karena presenter bilang: kirim sebanyak-banyaknya !

Malam itu hasilnya mengecewakan. Paginya Media Center mengadakan jumpa pers untuk sedikit menyentil praktek tersebut.

Pada seri ke-4 atau debat cawapres ke-2, saya sediakan 5 modem dan pulsa senilai 3p 20 juta. Hasilnya, suara Prabowo di TV One merangsek hingga 36% (Boediono 48). Hanya di Metro TV yang saya dapati masih “dipermainkan”. Sejak pukul 18.00 hingga 21.00 wib, seluruh sms berisi “Cawapres 1″ yg dikirim ke 6876 mental dan dapat jawaban “layanan tidak tersedia”. Anehnya, jam 21.00 Metro TV tetap mengumumkan hasil pollingnya.

Seri debat terakhir saya pulang kampung jadi tidak ikutan polling. Hasilnya Mega mendapat 14% di TV One dan 9% di Metro TV.

Tahukah Saudara bagamana SBY-Boediono menangani polling ini? Mereka membayar sebuah perusahaan content provider (namanya saya rahasiakan) dan menyiapkan seluruhnya 50 modem.

*****
http://dwikisetiyawan.wordpress.com/2009/07/04/rahasia-di-balik-polling-sms-tv-one-dan-metro-tv/

Rabu, 25 Maret 2009

Mumpung menjelang Pemilu, KPK harus manfaatkan untuk tingkatkan kinerja


Penangkapan Abdul Hadi Djamal oleh KPK terkait pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia bagian timur, seperti bola panas yang akan menyeret beberapa partai dan politisi dari berbagai politik untuk menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Jhonny Allen Marbun dari Partai Demokrat dan Rama Pratama politisi dari PKS disebut-sebut terlibat dalam pembicaraan yang berbuntut kasus suap tersebut. PKS langsung melakukan reaksi keras atas tudingan tersebut, karena PKS yang sudah membangun citra bersih dan anti korupsi, tentu akan merasa sangat tercoreng, jika benar ada kadernya yang terlibat korupsi. Sementara Partai Demorat mempersilahkan KPK untuk memproses kadernya yang terlibat, tidak ada bantahan ataupun somasi.

Sikap Demokrat ini dapat didasari oleh berbagai hal, ada kemungkinan bahwa sang kader benar-benar terlibat dan memang demokrat mempersilahkan kadernya ditangkap. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa sikap tenang ini didasari oleh sikap yang merasa sebagai partai pemerintah saat ini, dan telah mendapat komitmen untuk tidak diproses secara serius, atau maksimal diproses hanya untuk konsumsi rasa keadilan masyarakat, atau memang sang kader memang bersih dari tindakan korupsi.

Selain Jhonny Allen Marbun, pengurus Partai Demokrat lain yang diisukan terlibat kasus korupsi adalah Marzuki Alie yang menempati jabatan strategis dalam partai tersebut yaitu sebagai Sekretaris Jenderal. Selain menjabat sebagai pengurus partai, para politisi yang disebut-sebut terlibat kasus korupsi itu merupakan caleg yang akan dipilih rakyat pada pemilu April nanti. Tentu pemberitaan ini bisa menjadi black campaign atau malah bisa dijadikan sarana untuk kampanye gratis, dengan melakukan somasi dan menciptakan kesan sebagai korban fitnah seperti yang dilakukan oleh PKS.

Menjelang pemilu nanti, masih ada beberapa kasus yang mungkin akan diungkap kedepan publik, baik sebagai suatu unjuk gigi keseriusan KPK untuk mengungkapkan seluruh kasus korupsi ditanah air, dan menghilangkan kesan tebang pilih.

Diantaranya adalah kasus aliran dana BI yang mungkin melibatkan Paskah Suzetta dan MS Kaban, kedua menteri dalam pemerintahan SBY-JK ini. Paskah Suzetta yang merupakan kader papan atas partai Golkar.

Beranikan KPK ?

Selasa, 03 Maret 2009

Pilah pilih pemimpin negeri, Rahardjo & Jumhur Capres 2009


Senin, 02 Maret 2009 | 22:10 WIB

Jakarta, PSI Online,Pecahnya Duet SBY-JK menyosong pemilihan presiden pada pemilu 2009, merubah situasi percaturan politik di negeri tercinta. keputusan JK tersebut dengan undang-undang pemilu yang mengatur parlementary threshold dan ketentuan jumlah 20 % kursi DPR atau 25 % suara sah nasional untuk
'; writethis(jsval);//-->

mengusung pasangan capres dan cawapres, telah membuat jagat politik Indonesia seperti mendapatkan doping untuk bergerak lebih cepat dan dinamis.

Selain Blok “S”, Blok “M” dan Blok “J”, timbul juga Blok “P” . kalau boleh diperjelas, Blok “S” untuk SBY, Blok “M” untuk Mega, Blok “J” untuk JK dan Blok “P” untuk kelompok yang menginginkan perubahan yang dimotori oleh Rizal Ramli dengan 12 Partai Politik Peserta pemilu 2009. Belakangan, Deddy “Naga Bonar” Miswar berpasangan dengan saurip kadi juga melakukan deklarasi sebagai capres dan cawapres, dengan didukung oleh beberapa partai politik. Cak Imin juga tidak ketinggalan melemparkan wacana pencalonan sebagai capres dengan didampingi oleh Ahmad Dani sebagai cawapres. Tetapi tawaran tersebut ditolak oleh dani, dengan alasan mau berkonsentrasi untuk mengurusi anak-anaknya.

Keberanian para tokoh-tokoh tersebut untuk mengajukan diri sebagai pemimpin negeri ini, tentu saja didasari oleh perhitungan bahwa, dengan pisahnya SBY-JK, maka tidak ada satupun calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dukungan suara dominan. Dalam kondisi seperti ini, siapapun yang dapat maju sebagai pasangan presiden dan wakil presiden memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk memenangkan pertarungan.

Tentu saja untuk dapat memenangkan pertarungan tersebut, ada tahapan seleksi awal, yaitu sesuai dengan undang-undang pemilihan presiden yang mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diusung oleh partai atau gabungan partai yang memiliki 20 % kursi di DPR RI atau 25 % suara sah Nasional.

Karena jumlah partai yang cukup banya, yaitu 44 partai yang terdiri dari 38 partai Nasional dan 6 partai lokal di Aceh, tentu saja membuat suara rakyat ini terfragmentasi , sehingga kemungkinan besar, tidak ada satupun partai yang bisa mencapai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut. Oleh karena itu diperlukan koalisi beberapa partai untuk mencapainya.

Belajar dari koalisi yang dilakukan pemerintahan SBY-JK pada periode 2004 sampai 2009 ini, Nampak jelas bahwa koalisi yang terdiri dari beberapa partai, seringkali menimbulkan friksi dalam kabinet. Semakin kecil jumlah partai anggota koalisi, semakin mudah pembagian kekuasaan didalam kabinet. Mungkin ada sebagian politisi yang berpikir seperti itu.

Tetapi dalam kondisi terpecahnya kekuatan politik, tidak ada satupun yang berani memprediksi dengan keyakinan penuh, hasil pemilu. Karena sudah tingginya kesadaran masyarakat dan tingginya kepintaran pemilih dalam menentukan pilihan, sehingga tidak mudah terbuai dan terbodohi oleh slogan-slogan politik baik yang disampaikan oleh para calon anggota DPR ataupun capres dan cawapres. Rakyat menyadari bahwa parlemen yang dibentuk dari pemilu 2004, belum dapat mewadahi aspirasi rakyat, terlihat dari produk perundang-undangan yang masih menyengsarakan rakyat. Pemilih juga menyadari, bahwa banyak janji-janji politik yang disampaikan oleh pemerintah yang saat ini berkuasa, tidak dipenuhi, semasa mereka memerintah, justru sebaliknya menyengsarakan rakyat.

Kondisi seperti ini menciptakan peluang bagi seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden dari kader internal partai. Jika Rizal Ramli, dan Deddy Miswar yang tidak memiliki partai saja, memiliki keberanian untuk mengajukan diri sebagai calon presiden, tentu saja para pimpinan partai baik ditingkat cabang, propinsi ataupun Dewan Pimpinan Pusat merasakan perlunya melihat potensi-potensi kader dari internal partai yang dapat dimajukan sebagai pimpinan nasional, sebagai sarana untuk mengabdi dan memperjuangkan pembaharuan dan perubahan bagi kepentingan rakyat.

Partai Sarikat Indonesia yang merupakan gabungan dari 8 Partai Politik yang masing-masing memperoleh 1 kursi DPR RI pada pemilu 1999, tentu juga memiliki kader-kader yang berpotensi untuk dijadikan pemimpin negeri ini. Diantaranya adalah, Rahardjo Tjakraningrat dan Muhamad Jumhur Hidayat. Rahadjo yang berasal dari PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) tentu memiliki pemilih primordial. PSII yang merupakan partai tertua di Indonesia yang lahir tahun 1905 dengan tokoh besarnya HOS Tjokroaminoto dan Agus Salim, pasti masih ada dalam ingatan bangsa Indonesia.

Rahadjo Tjakraningrat yang saat ini memimpin Partai Sarikat Indonesia, sebagai Ketua Umum, tentu saja memiliki kemampuan yang handal dalam kepemimpinan, Tentu saja hal tersebut yang dijadikan sebagai dasar, hingga beliau diberikan posisi sebagai pemimpin didalam Partai Sarikat Indonesia. Perjalanan kariernya sebagai Komisaris Telkom telah dilengserkan dari jabatan tersebut, karena sikapnya yang konsisten untuk melawan Kolusi yang mengerogoti BUMN ini. Sikap Rahardjo yang menantang para penyamun ini, dapat dijadikan modal dasar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jumhur yang saat ini dipercaya oleh SBY sebagai Kepala BNP3TKI, memiliki track record yang dapat diandalkan untuk memimpin Negara ini menuju perubahan. Sikap yang Lugas dan Tegas dalam mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada tentu bisa dijadikan modal yang luar biasa untuk memimpin negeri ini menuju Indonesia sejahtera. Kepercayaan yang diberikan SBY kepada Jumhur, tentu saja tidak terlepas dari potensi yang dimilikinya.

Tentu saja Untuk memajukan calon pemimpin Nasional dari kader Internal ini, Partai Sarikat Indonesia membutuhkan suara yang signifikan untuk dijadikan dasar untuk memimpin koalisi partai-partai yang menginginkan perubahan. Minimal Partai Sarikat Indonesia harus dapat mendudukan kadernya di Parlemen, yaitu memenuhi 2,5 % suara Nasional.

Usaha Maksimal yang telah dilakukan oleh para kader di daerah diseluruh Indonesia, nampaknya akan membuahkan hasil. Lolos dari aturan Diskriminatif Parlementary Treshold, dan memimpin koalisi Kelompok perubahan dalam pilpres, yang Insya ALLAH dapat dimenangkan dengan perjuangan yang maksimal.

Wahai para pemimpin Partai Sarikat Indonesia, Rakyat telah memberikan perintah, perjuangkan perubahan yang didambakan seluruh rakyat Indonesia.

ELIYA, SE CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL DKI 2 NOMOR URUT 3

http://www.partaisarikatindonesia.org/berita-partai/pilah-pilih-pemimpin-negeri-rahardjo-jumhur-capres-2009.html

Minggu, 01 Maret 2009

Senyuman termanis Untuk Rakyat Indonesia


Jakarta, PSI Online,Masa kampanye merupakan saatnya para kandidat anggota parlemen untuk mensosialisasikan diri kepada para konstituen, baik menyampaikan visi dan misi secara pribadi maupun kepentingan rakyat yang akan diperjuangan oleh partai masing-masing.

Jakarta, PSI Online,Masa kampanye merupakan saatnya para kandidat anggota parlemen untuk mensosialisasikan diri kepada para konstituen, baik menyampaikan visi dan misi secara pribadi maupun kepentingan rakyat yang akan diperjuangan oleh partai masing-masing.

Banyak para caleg senior yang telah pernah menduduki kursi parlemen menyampaikan track record yang pernah dijalaninya selama menduduki kursi perwakilan rakyat Indonesia, tentu saja yang disampaikan adalah rekam jejak yang baik-baik saja. Kalau ditanya siapa yang membuat undang-undang yang mempermudah pemerintah Indonesia menaikan harga BBM, tentu saja semua akan saling tuding dan menghindari diri dari label itu.

Kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pada saat terjadinya kenaikan harga BBM, tidaklah semata-mata hasil keputusan pemerintah saja. Peran Dewan Perwakilan Rakyat sangatlah penting. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, haruslah didasari oleh perundang-undangan yang notabene adalah produk Dewan Perwakilan Rakyat. Termasuk Kenaikan Harga BBM, yang sebenarnya telah diatur didalam APBN yang ditetapkan oleh DPR.

DPR memiliki hak untuk mempertanyakan dan mengugat kebijaksanaan pemerintah, termasuk kenaikan harga BBM. Terbentuknya Pansus yang meneliti latar belakang kenaikan BBM tidaklah menghasilkan temuan yang dapat mengungkapkan kebenaran yang dapat dijadikan pijakan bagi pelaksanaan kebijaksanaan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah.

Mengapa tidak bisa ?

Sebenarnya untuk menjawab hal tersebut diatas , mudah-mudah gampang tetapi sangat susah (Maksudnya ?). semua rakyat Indonesia dapat mengetahui mengapa hal tersebut terjadi, tetapi tidak menyadari cara tepat sebagai solusinya, yang sebenarnya sangatlah mudah.

Kekuasaan yang dimiliki oleh DPR yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, jika pada saat pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan, rakyat menentukan pilihan yang tepat.

Bagaimana pilihan yang tepat itu ?

Sebagai ilustrasi, kita sudah mengetahui bahwa DPR yang dipilih oleh rakyat sekali dalam 5 tahun tersebut memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa didalam DPR tersebut terdapat fraksi-fraksi yang merupakan perwakilan dari Partai-partai peserta pemilu. Partai-partai inilah yang memiliki kekuasaan yang menentukan arah pemikiran para anggota DPR tersebut.

Di dalam parlemen yang keputusannya didasari oleh aturan Voting , jumlah perwakilan partai masih menentukan. Seperti kita ketahui juga susunan anggota DPR pada periode sebelumnya masih didominasi partai-partai tertentu, yang tentu saja akan memperjuangkan kepentingan kelompoknya diatas kepentingan rakyat Indonesia. Oleh karena jumlahnya yang lebih besar inilah, maka kelompok ini dapat memenangkan kepentingan mereka diatas kepentingan rakyat. Hal ini dapat dilihat dari hasil undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat banyak, termasuk kebijaksanaan yang dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menaikan harga BBM.

Oleh karena itu, sudah saatnya rakyat Indonesia menyadari bahwa pemilu 2009 ini, merupakan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk menentukan nasib bangsa ini selama 5 tahun kedepan, yaitu menentukan pilihan yang tepat. Jika kekuasaan parlemen kembali dikuasai oleh kelompok yang pernah berkuasa diperiode sebelumnya, jangan pernah berharap perubahan itu akan datang.

Dengan memberikan kesempatan kepada partai politik yang pada pemilu sebelumnya tidak dapat mendudukkan anggotanya di DPR RI, dengan cara memilih Partai Sarikat Indonesia pada pemilu 2009, tentu saja akan memberikan peluang bagi Partai Sarikat Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Mari kita pergunakan hak pilih kita sebaik-baiknya, menuju perubahan bagi kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik. Pilih partai sarikat Indonesia untuk menciptakan susunan Parlemen yang tidak didominasi oleh kelompok tertentu saja. Kami siap menunggu perintah dari rakyat.

PSI…………….. 43

43 ……………… PSI

Eliya, SE

Kandidat Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan DKI-2 (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri) dari Partai Sarikat Indonesia (partai bernomor 43).

http://www.partaisarikatindonesia.org/berita-partai/senyuman-termanis-untuk-rakyat-indonesia.html

Indonesia Berubah, ditentukan oleh pilihan anda, rakyat Indonesia !!


Jakarta, PSI Kondisi demokrasi di Indonesia benar-benar memasuki babak baru, yaitu berkembangnya perhatian dan peran serta masyarakat didalam proses politik yang terjadi di jagat perpolitikan. Banyaknya berdiri partai-partai baru, sehingga



jumlah partai politik peserta pemilu pada pemilu 2009 ini mencapai angka 44 (termasuk partai local diaceh), memberikan wadah bagi para pemilih yang merasa suaranya tidak terwakili oleh partai-partai yang dianggap sebagai partai besar.
Ternyata harapan yang berkembang didalam masyarakat dapat dibaca dengan tepat oleh beberapa partai tersebut, yaitu keinginan masyarakat yang tidak puas dengan kondisi politik yang ada saat ini, dimana partai yang menjadi partai pemerintah adalah partai yang itu-itu juga, dan tokoh pemimpin nasional yang dimunculkan juga individu yang itu-itu juga.

Masyarakat yang sudah sadar akan hak politiknya tentu akan memanfaatkan haknya tersebut sebaik-baiknya untuk melakukan perubahan dan pembenahan dinegara tercinta ini.

Pemunculan nama Deddy Miswar yang dikenal sebagai aktor yang berkarakter luar biasa, sebagai salah satu calon presiden merupakan salah satu usaha untuk menuju perubahan yang diinginkan masyarakat. Berdasarkan gambaran karakter Aktor ini didalam karya-karyanya yang seringkali menyentil rasa kebangsaan, Nasionalisme dan tidak lupa bernafaskan Religiulitas, tidaklah salah kalau usaha ini diharapkan dapat menjadi awal dari perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Jika Deddy Miswar terpilih, bisa saja menjadi “Turning point” bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain karakter ketokohan yang dimiliki, tidak terlibat dalam dosa politik di era-era sebelumnya bisa menjadi dasar bagi Tokoh ini untuk melakukan perubahan secara mendasar, dan membangun pondasi kehidupan berbangsa yang lebih baik bagi kemajuan bangsa dimasa yang akan datang.

Tetapi sangat disadari, bahwa berjalannya sebuah pemerintahan yang baik dan lancar, diperlukan dukungan dari parlemen yang sehat. Walaupun pemerintahannya merupakan perwujudan dari harapan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi jika Parlemen yang dibentuk dari pemilu legislatif lebih menggambarkan kekuatan dari kelompok yang tidak menginginkan perubahan, dapat dipastikan tidak berjalannya program-program perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam hal pemberantasan korupsi.

Dimasa keterbukaan saat ini, sangatlah sulit bagi para politisi untuk bergerak diluar batas-batas yang diinginkan oleh masyarakat. Seluruh mata memandang dan memonitor kegiatan para anggota DPR yang duduk di parlemen. Walaupun masih banyak dari perundang-undangan yang lahir dari parlemen periode 2004- 2009 yang tidak berpihak kepada rakyat. Tetapi tentu saja itu tidak lepas dari komposisi anggota Parlemen yang masih didominasi oleh kelompok status quo. Dalam sistem yang masih mendahulukan “banyak-banyakan”, maka terlahirlah undang-undang yang tidak pro rakyat, termasuk yang mengatur tentang parlementary threshold dan persyaratan untuk mengajukan calon presiden pada pilpres 2009.

Tetapi dari kondisi yang berkembang, Nampak terlihat bahwa pada periode 2009 – 2014, parlemen yang terbentuk akan lebih terbuka dan akan lebih mendengarkan suara rakyat. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari usaha dari partai-partai yang dalam periode sebelumnya tidak dapat mendudukan anggotanya didalam parlemen untuk merebut suara rakyat, dan mempengaruhi hasil keputusan yang ada diparlemen.

Usaha ini tentu saja sangat membutuhkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Terutama sebagian masyarakat yang sangat kecewa terhadap system perpolitikan yang ada didalam negeri, sehingga menyebabkan timbulnya pikiran untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal dengan tidak menggunakan hak pilihnya, perubahan yang diharapan akan semakin jauh, dan usaha untuk memajukan bangsa ini semakin sulit.

Oleh karena itu, marilah kita menyadari bahwa perjuangan aspirasi rakyat sebenarnya tidaklah sulit, karena untuk melakukan perubahan tentu saja dapat dilakukan dengan menentukan pilihan yang berbeda. Jika pada pemilu sebelumnya anda memilih partai tertentu pada pemilu sebelumnya, dan partai tersebut berhasil mendominasi suara diparlemen, tetapi ternyata anda tidak puas atas kinerja mereka, mengapa anda tidak memindahkan pilihan kepada partai-partai lain yang sangat mungkin dapat memperjuangkan aspirasi yang diinginkan jika partai-partai tersebut diberikan kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa perjuangan yang menjadi visi dan misi partai tersebut merupakan penjelmaan aspirasi rakyat Indonesia.

Daripada pilih partai yang mendukung status Quo atau Golput, lebih baik Pilih Partai Sarikat Indonesia, Partai menomor 43, pejuang aspirasi rakyat Indonesia. Berikan kami kesempatan, kami tunggu perintah rakyat. PSI……………..…43

43 …………………PSI

(df)
Eliya,SE - Caleg DPR RI dari Partai Sarikat Indonesia Dapil DKI-2 (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri), Nomor urut-3

http://www.partaisarikatindonesia.org/berita-partai/indonesia-berubah-ditentukan-oleh-pilihan-anda-rakyat-indonesia.html

Dibalik lolosnya pasal parliementary threshold


akarta, PSI Online, Tanggal 13 Februari 2009 yang lalu, mahkamah konstitusi memutuskan bahwa undang-undang pemilu no 10 tahun 2008 pasal 202 yang mengatur tentang parliamentary threshold,
tidak bertentangan dengan undang-undang. Dari 8 hakim agung yang tersisa, paska resign nya Jimly Asshiddiqie dari Mahkamah konstitusi, dua hakim konstitusi, Maruarar Siahaan dan M. Akil Mochtar, mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). Maruarar dan Akil Mochtar berpendapat pasal-pasal mengenai PT dalam UU 10 2008 bertentangan dengan UUD 1945, dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi walaupun begitu, keputusan mahkamah konstitusi sebagai lembaga sudah menetapkan berlakunya parliamentary threshold. Minimal, Maruarar Siahaan dan M.AKil Mochtar lepas dari beban moral atas keputusan tersebut.Tetapi tetap saja keputusan ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Sadar atau tidak sadar, terlibat atau tidak terlibat, para hakim Mahkamah konstitusi terlibat didalam suatu scenario besar dari sekelompok penguasa yang merasa partainya paling besar dan paling bangkotan. Mungkin argument yang diajukan oleh para politisi yang menyusun undang-undang tersebut adalah agar kekuatan di DPR tidak terpecah, sehingga bisa dengan mudah dikelola. Dan dampaknya lagi pemerintahan dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti dari parlemen.Mungkin hal ini juga yang terlintas dalam pikiran para Hakim mahkamah konstitusi. Tetapi kalau ditela’ah lebih dalam lagi, adanya dominasi oleh partai bangkotan di lembaga legislasi akan menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Akan banyak undang-undang yang dibuat tidak berpihak kepada rakyat. Partai tersebut bisa secara konstitusional melakukan penindasan terhadap rakyat, seperti Orde Dengan menguasai DPR, dan sebagian anggota mereka juga menguasai DPD, maka dipastikan lembaga MPR yang memiliki hak untuk merubah undang-undang dasar 1945, akan melakukan perubahan yang tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Dalam periode 2004 sampai dengan 2009 saja, sangat banyak undang-undang yang diajukan ke mahkamah konstitusi dan akhirnya dibatalkan. Tetapi jika undang-undang dasar 1945 yang menjadi dasar uji undang-undang tersebut mengalami perubahan. Maka kemungkinan besar dalam periode 2009 sampai 2014, tidak ada undang-undang yang dapat dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Memang Mahkamah konstitusi bukanlah lembaga politik, semuany diukur dengan konstitusi, yaitu undang-undang dasar 1945. Jika memang tidak tercantum satu pasalpun dalam undang-undang 1945 yang bertentangan dengan undang-undang yang mengatur parliamentary threshold itu, Mahkamah konstitusi tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sebagai pemengan keputusan, para hakim konstitusi bisa menggunakan nalar dan perasaan serta hatinya untuk menolak pelaksanaan parliemnetary threshold. Tetapi memang sangat saying sekali, keputusan sudah ditetapkan, tidak bia dibatalkan. Biarkan saja para hakim kostitusi yang mendukung keputusan tersebut menanggung beban mental jika kondisi yang diskenariokan oleh kelompok partai bangkotan ini dilaksanakan.

Atau rakyat bisa bertindak, yaitu gunakan hak pilih anda, jangan pilih partai yang mendukung terciptanya undang=undang tersebut, karena jika mereka berhasil menguasai lembaga legislasi. Tambah hancurlah negeri ini.(el)
ELIYA, Calon Anggota DPR RI Partai Sarikat Indonesia, Daerah Pemilihan DKI 2 (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri), Nomor urut 3.

Jumat, 13 Februari 2009

Dibalik lolosnya pasal parliementary threshold

Tanggal 13 Februari 2009, mahkamah konstitusi memutuskan bahwa undang-undang pemilu no 10 tahun 2008 pasal 202 yang mengatur tentang parliamentary threshold, tidak bertentangan dengan undang-undang. Dari 8 hakim agung yang tersisa, paska resign nya Jimly Asshiddiqie dari Mahkamah konstitusi, dua hakim konstitusi, Maruarar Siahaan dan M. Akil Mochtar, mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). Maruarar dan Akil Mochtar berpendapat pasal-pasal mengenai PT dalam UU 102008 bertentangan dengan UUD 1945, dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi walaupun begitu, keputusan mahkamah konstitusi sebagai lembaga sudah menetapkan berlakunya parliamentary threshold. Minimal, Maruarar Siahaan dan M.AKil Mochtar lepas dari beban moral atas keputusan tersebut.

Tetapi tetap saja keputusan ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Sadar atau tidak sadar, terlibat atau tidak terlibat, para hakim Mahkamah konstitusi terlibat didalam suatu scenario besar dari sekelompok penguasa yang merasa partainya paling besar dan paling bangkotan. Mungkin argument yang diajukan oleh para politisi yang menyusun undang-undang tersebut adalah agar kekuatan di DPR tidak terpecah, sehingga bisa dengan mudah dikelola. Dan dampaknya lagi pemerintahan dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti dari parlemen.

Mungkin hal ini juga yang terlintas dalam pikiran para Hakim mahkamah konstitusi. Tetapi kalau ditela’ah lebih dalam lagi, adanya dominasi oleh partai bangkotan di lembaga legislasi akan menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Akan banyak undang-undang yang dibuat tidak berpihak kepada rakyat. Partai tersebut bisa secara konstitusional melakukan penindasan terhadap rakyat, seperti Orde

Dengan menguasai DPR, dan sebagian anggota mereka juga menguasai DPD, maka dipastikan lembaga MPR yang memiliki hak untuk merubah undang-undang dasar 1945, akan melakukan perubahan yang tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Dalam periode 2004 sampai dengan 2009 saja, sangat banyak undang-undang yang diajukan ke mahkamah konstitusi dan akhirnya dibatalkan. Tetapi jika undang-undang dasar 1945 yang menjadi dasar uji undang-undang tersebut mengalami perubahan. Maka kemungkinan besar dalam periode 2009 sampai 2014, tidak ada undang-undang yang dapat dibatalkan oleh mahkamah konstitusi.

Memang Mahkamah konstitusi bukanlah lembaga politik, semuany diukur dengan konstitusi, yaitu undang-undang dasar 1945. Jika memang tidak tercantum satu pasalpun dalam undang-undang 1945 yang bertentangan dengan undang-undang yang mengatur parliamentary threshold itu, Mahkamah konstitusi tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sebagai pemengan keputusan, para hakim konstitusi bisa menggunakan nalar dan perasaan serta hatinya untuk menolak pelaksanaan parliemnetary threshold. Tetapi memang sangat saying sekali, keputusan sudah ditetapkan, tidak bia dibatalkan. Biarkan saja para hakim kostitusi yang mendukung keputusan tersebut menanggung beban mental jika kondisi yang diskenariokan oleh kelompok partai bangkotan ini dilaksanakan.

Atau rakyat bisa bertindak, yaitu gunakan hak pilih anda, jangan pilih partai yang mendukung terciptanya undang=undang tersebut, karena jika mereka berhasil menguasai lembaga legislasi. Tambah hancurlah negeri ini.